Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan utang yang belum terbayarkan sisa pekerjaan infrastruktur APBD 2025 senilai Rp621 miliar akan segera tuntas.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan dinamika tersebut sudah diantisipasi dan tidak akan menggangu ritme anggaran sepanjang 2026.
Menurutnya kasus tunda bayar dikarenakan tahun 2025, pihaknya banyak menyalurkan anggaran pada belanja publik begitupula dengan target pendapatan yang dipatok pun tinggi.
"Per 31 Desember 2025 RKUD Jabar hanya tinggal Rp500.000 lagi.Keren kan? Artinya semua dibelanjakan. Dan untuk tunda bayar (Rp621 miliar), ya kita akan bayar di 2026. Sudah kita antisipasi. Sudah ada anggarannya. Jadi aman," ucapnya.," katanya, dikutip Kamis (8/1/2025).
Herman pun menjamin dengan adanya kewajiban tersebut tidak akan memengaruhi ritme belanja di tahun 2026 yang sudah dialokasikan.
"Sudah diantisipasi. Semua terkendali. Dan kita set-up manajemen kas juga, sehingga nanti tetap seimbang antara pendapatan dan belanja. Jadi insyaallah sudah diantisipasi, sudah dimitigasi, yang 600 miliar (Rp621 miliar) kita akan bayarkan 2026," ucapnya.
Herman menuturkan, yang signifikan terhadap APBD 2025 adalah pengaruhnya dipangkasnya transfer daerah Rp2,4 triliun.
Kemudian Pajak Kendaraan Bermotor yang juga tidak mencapai target karena pihaknya telah memasang target tinggi.
"Kami sengaja strateginya sekarang pendapatannya diprogresifkan. Sehingga kualitas pendapatan kita kalau dibandingkan dengan provinsi lain, insyaallah jauh lebih baik. Daripada 100 persen di atas kertas karena targetnya rendah, akhirnya 100 persen. Kalau kami dari awal memang targetnya progresif. Sehingga (angka) 94 itu kami pandang pengelolaan sudah bagus," ujarnya melanjutkan.
Terkait jumlah utang Rp621 miliar, Herman mengatakan, berasal dari proyek infrastruktur Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan beberapa OPD lainnya.
Pihaknya memastikan rekanan dan pelaksana kegiatan sudah mau menerima dan kooperatif.
"Kami sudah berikan warning dari awal dan teman-teman mau menerima. Yang penting kan ada kepastian, dan 2026 sudah pasti teralokasi dan pasti dibayar. Jadi ini hanya tunda aja, karena tahun anggaran kan harus kita tutup di 31 Desember. Jadi itu kan ada kesepahaman para pihak dan sudah teralokasi di 2026. Enggak ada persoalan. Yang bahaya itu ya uangnya tidak digulirkan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.
