Pemerintah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi transisi energi. Sejumlah kajian menilai, nuklir berpotensi menjadi solusi krisis energi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, PLTN tetap menyisakan tantangan pada aspek biaya, pengelolaan limbah, dan penerimaan publik.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menilai PLTN dipilih sebagai sumber energi alternatif karena efisien, teknologinya semakin maju, dan rendah emisi. Lembaga tersebut menyebut nuklir juga lebih stabil dibandingkan pembangkit berbasis air atau matahari yang bergantung pada kondisi cuaca.
“PLTN merupakan solusi dari krisis energi menyusul semakin menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil, sekaligus mencegah pemanasan global dari gas CO2 yang dilepaskan ke udara. PLTN dipilih karena efisien, penerapan teknologinya semakin maju, serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk masyarakat,” kata BAPETEN, Kamis (8/1).
Isu mengenai keamanan nuklir yang membuat publik ragu-ragu, menurut BAPETEN, tidak perlu diperbesar.
“Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, karena sistem pengawasan yang kini dilaksanakan BAPETEN selalu melibatkan IAEA (International Atomic Energy Agency), serta terus dilakukan sesuai perkembangan teknologi yang ada sekarang,” ujar BAPETEN.
Pemerintah juga menyiapkan pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) melalui Peraturan Presiden tentang lembaga persiapan pembangunan PLTN. Draf aturan itu telah disetujui seluruh kementerian dan lembaga terkait, dan kini menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.
Kajian Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021 berjudul Nuklir sebagai Solusi dari Energi Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan untuk Mengejar Indonesia Sejahtera dan Rendah Karbon pada Tahun 2050 menunjukkan, rekam jejak keselamatan PLTN secara global relatif baik.
“Hampir 70 tahun PLTN beroperasi di muka bumi, ada tiga kecelakaan nuklir yang membekas di ingatan manusia, yaitu Three Mile Island, Chernobyl, dan Fukushima, dengan jumlah total korban meninggal karena radiasi tidak lebih dari 100 orang,” tulis kajian tersebut.
Secara perbandingan, tingkat kematian dari produksi listrik nuklir disebut lebih rendah dibandingkan pembangkit lain. Namun, karena sifat kecelakaan nuklir yang jarang tetapi berpotensi besar, isu ini tetap sensitif di mata publik.
Kajian itu juga menjelaskan bahwa radiasi bukan hanya ancaman, melainkan juga bagian dari kehidupan sehari-hari.
“Setiap hari manusia terkena radiasi alam, bahkan dimanfaatkan untuk medis dan industri. Radiasi memang dapat menjadi berbahaya, akan tetapi juga bermanfaat jika digunakan sesuai dengan prosedur dan aturan," demikian isi kajian UGM.
Limbah Nuklir Relatif Kecil Namun Perlu Pengelolaan Jangka PanjangIsu limbah nuklir menjadi sorotan lain. Kajian UGM menegaskan, bahan bakar bekas PLTN tidak bisa dikategorikan sebagai limbah lantaran masih mengandung unsur berharga dan berpotensi didaur ulang.
“Secara kuantitas, limbah yang dihasilkan oleh PLTN relatif sangat kecil volumenya dibandingkan sumber energi lainnya,” tulis laporan tersebut.
Pengawasan dilakukan ketat oleh BAPETEN dan IAEA, sementara teknologi pengolahan baru seperti SYLOS tengah dikembangkan. Meski demikian, kebutuhan fasilitas penyimpanan aman jangka panjang tetap menjadi penting.
Emisi Rendah dan Operasi Stabil Namun Biaya MembengkakKajian UGM menyimpulkan PLTN sebagai pembangkit yang ramah lingkungan, andal, dan berkelanjutan. “Nuklir bebas emisi gas rumah kaca, jejak karbon relatif kecil, tidak mengganggu keseimbangan ekosistem, serta limbahnya terkelola dan terkontrol dengan aturan yang jelas," kata kajian tersebut.
PLTN mampu beroperasi 24 jam penuh dan tidak bergantung pada cuaca, sementara bahan bakar bekas berpotensi didaur ulang. Namun, biaya investasi tetap tinggi dan periode pembangunan panjang.
Sebagai gambaran, desain Thorium Molten Salt Reactor (TMSR-500) milik ThorCon diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp 17 triliun, dengan target harga listrik di bawah 0,069 dolar AS per kWh.
Kajian tersebut menunjukkan sebagian besar proyek PLTN di dunia membutuhkan dukungan keuangan pemerintah. Meski begitu, beberapa negara memberi ruang bagi Independent Power Producer (IPP) untuk membiayai sendiri pembangunan PLTN.
