Jakarta, IDN Times - Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam diplomasi multilateral dengan resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk tahun 2026. Ini merupakan kali pertama Indonesia memegang presidensi penuh Dewan HAM sejak lembaga tersebut berdiri.
Presidensi ini menjadi tonggak penting bagi peran Indonesia dalam pemajuan dan pelindungan HAM di tingkat global, di tengah dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks dan penuh tantangan.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menyebut kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia mencerminkan rekam jejak panjang diplomasi Indonesia dalam isu HAM, baik di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional.
Penetapan presidensi tersebut dijadwalkan dilakukan dalam organizational meeting Dewan HAM PBB di Jenewa pada Kamis, (8/1/2026) pukul 10.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB, sekaligus menandai dimulainya mandat Indonesia selama satu tahun ke depan.
