Blora (ANTARA) - Sebanyak 501 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, serta 18 pejabat BUMD diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2026.
"Jumlah wajib menyampaikan LHKPN tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 540 ASN, sedangkan periode 2025 menjadi 501 ASN," kata Inspektur Daerah Blora Irfan Agustian Iswandaru di Blora, Kamis.
Ia mengungkapkan penurunan tersebut berdasarkan pembaruan data yang telah dikonfirmasi ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Data awal terdapat 540 nama yang dipublikasikan oleh admin KPK. Setelah dilakukan konfirmasi, terdapat ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia. Per hari ini (7/1) jumlahnya menjadi 501," ujarnya.
Ia menjelaskan pembaruan data tersebut telah diterima oleh admin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat telah dihapus dari daftar wajib lapor. Namun, pembaruan data masih dimungkinkan hingga batas akhir pelaporan.
"Karena pengisian LHKPN berlangsung sampai 31 Maret 2026, masih ada kemungkinan dilakukan pembaruan data," ujarnya.
Irfan menegaskan seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Blora wajib melaporkan LHKPN tanpa melihat kelas jabatan.
"Tidak berdasarkan kelas jabatan. Paling rendah kepala subbagian di badan maupun dinas tetap wajib melaporkan," ujarnya.
Hingga awal Januari 2026, tingkat pelaporan LHKPN di Kabupaten Blora tercatat 100 persen, sebagaimana data yang tercantum pada laman Jaga.id milik KPK RI.
"ASN dikelola oleh admin Inspektorat, pejabat BUMD oleh Kepala Bagian Perekonomian, sedangkan legislatif dan eksekutif langsung ke KPK," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Blora Pujiariyanto menyebutkan terdapat 18 pejabat BUMD yang diwajibkan melaporkan LHKPN.
Sebagai informasi, LHKPN mencakup seluruh harta kekayaan pejabat penyelenggara negara, mulai dari harta bergerak dan tidak bergerak, utang, surat berharga, kas atau setara kas, hingga harta pasangan dan anak dalam tanggungan.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, nilai kekayaan pimpinan DPRD Blora dalam LHKPN periodik tahun 2024, yakni Ketua DPRD Blora Mustopa memiliki total kekayaan sebesar Rp3,5 miliar, antara lain berupa tanah dan bangunan seluas 1.333 meter persegi di wilayah Kota Blora senilai Rp1,1 miliar, mobil Pajero Sport tahun 2023 hasil sendiri senilai Rp575 juta, serta harta bergerak lainnya senilai Rp83,5 juta.
Wakil Ketua DPRD Blora Dasum tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp3,3 miliar, di antaranya tanah dan bangunan seluas 13.300 meter persegi di Kota Blora senilai Rp1,3 miliar, serta mobil Toyota Fortuner tahun 2020 senilai Rp150 juta dari hasil sendiri.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,7 miliar, di antaranya tanah seluas 628 meter persegi di Tangerang hasil sendiri senilai Rp860 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp457 juta serta yang lainnya.
Baca juga: BBWS tinjau lokasi tanah gerak di Blora, tanah turun hingga 30 cm
Baca juga: IFP, Wamendikdasmen dorong guru manfaatkan platform Ruang Pendidikan
Baca juga: Pengemudi becak lansia di Blora apresiasi becak listrik dari Prabowo
"Jumlah wajib menyampaikan LHKPN tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 540 ASN, sedangkan periode 2025 menjadi 501 ASN," kata Inspektur Daerah Blora Irfan Agustian Iswandaru di Blora, Kamis.
Ia mengungkapkan penurunan tersebut berdasarkan pembaruan data yang telah dikonfirmasi ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Data awal terdapat 540 nama yang dipublikasikan oleh admin KPK. Setelah dilakukan konfirmasi, terdapat ASN yang telah pensiun maupun meninggal dunia. Per hari ini (7/1) jumlahnya menjadi 501," ujarnya.
Ia menjelaskan pembaruan data tersebut telah diterima oleh admin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sehingga nama-nama yang tidak lagi memenuhi syarat telah dihapus dari daftar wajib lapor. Namun, pembaruan data masih dimungkinkan hingga batas akhir pelaporan.
"Karena pengisian LHKPN berlangsung sampai 31 Maret 2026, masih ada kemungkinan dilakukan pembaruan data," ujarnya.
Irfan menegaskan seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab Blora wajib melaporkan LHKPN tanpa melihat kelas jabatan.
"Tidak berdasarkan kelas jabatan. Paling rendah kepala subbagian di badan maupun dinas tetap wajib melaporkan," ujarnya.
Hingga awal Januari 2026, tingkat pelaporan LHKPN di Kabupaten Blora tercatat 100 persen, sebagaimana data yang tercantum pada laman Jaga.id milik KPK RI.
"ASN dikelola oleh admin Inspektorat, pejabat BUMD oleh Kepala Bagian Perekonomian, sedangkan legislatif dan eksekutif langsung ke KPK," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Blora Pujiariyanto menyebutkan terdapat 18 pejabat BUMD yang diwajibkan melaporkan LHKPN.
Sebagai informasi, LHKPN mencakup seluruh harta kekayaan pejabat penyelenggara negara, mulai dari harta bergerak dan tidak bergerak, utang, surat berharga, kas atau setara kas, hingga harta pasangan dan anak dalam tanggungan.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, nilai kekayaan pimpinan DPRD Blora dalam LHKPN periodik tahun 2024, yakni Ketua DPRD Blora Mustopa memiliki total kekayaan sebesar Rp3,5 miliar, antara lain berupa tanah dan bangunan seluas 1.333 meter persegi di wilayah Kota Blora senilai Rp1,1 miliar, mobil Pajero Sport tahun 2023 hasil sendiri senilai Rp575 juta, serta harta bergerak lainnya senilai Rp83,5 juta.
Wakil Ketua DPRD Blora Dasum tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp3,3 miliar, di antaranya tanah dan bangunan seluas 13.300 meter persegi di Kota Blora senilai Rp1,3 miliar, serta mobil Toyota Fortuner tahun 2020 senilai Rp150 juta dari hasil sendiri.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,7 miliar, di antaranya tanah seluas 628 meter persegi di Tangerang hasil sendiri senilai Rp860 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp457 juta serta yang lainnya.
Baca juga: BBWS tinjau lokasi tanah gerak di Blora, tanah turun hingga 30 cm
Baca juga: IFP, Wamendikdasmen dorong guru manfaatkan platform Ruang Pendidikan
Baca juga: Pengemudi becak lansia di Blora apresiasi becak listrik dari Prabowo
