Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya pembangunan kawasan berakar pada karakter, keunikan, dan inisiatif masyarakat setempat.
Dirinya menilai penguatan kawasan, termasuk kawasan pegunungan, perdesaan, dan kampung-kampung, harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan strategi penataan ruang, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas.
Baca Juga: Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit APBN di 2026
Ini disampaikannya dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 yang merupakan forum evaluasi kinerja sekaligus penajaman arah kebijakan strategis menuju tahun 2026, Senin (5/1/2026).
“Pembangunan kawasan harus menjaga wajah asli daerahnya. Justru kekuatan kita ada pada desa, kampung, dan komunitas yang memiliki identitas, keunikan, serta inisiatif lokal. Dengan dukungan pemerintah, kawasan-kawasan ini bisa menjadi destinasi yang menarik, nyaman, dan bernilai ekonomi,” ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (8/1).
Ia menambahkan bahwa pendekatan pembangunan tidak harus selalu mahal atau berskala besar. Yang terpenting adalah menghadirkan contoh konkret melalui pilot project berbasis kreativitas desa dan partisipasi warga, sehingga dapat direplikasi secara lebih luas.
“Kita perlu fokus pada kawasan yang ditata dengan baik, dilindungi lingkungannya, sekaligus dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Jika ada contoh nyata, masyarakat akan lebih mudah bergerak bersama. Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penguat kolaborasi,” lanjutnya.
Dalam konteks agenda nasional, Menko AHY menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penguatan eksekusi dan transformasi kebijakan, di mana Kemenko Infra diarahkan untuk memastikan seluruh program kementerian/lembaga teknis berjalan sejalan dengan prioritas Presiden.
Peran Kemenko tidak mengambil alih tugas teknis, tetapi memastikan kebijakan terkoordinasi, hambatan lintas sektor terurai, dan target nasional tercapai.
Khusus pada rapat awal tahun 2026 ini, Menko AHY juga meminta jajaran menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo, antara lain percepatan rekonstruksi dengan fokus pada jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar; percepatan pembangunan perumahan, termasuk perbaikan rumah rusak ringan agar masa pengungsian dapat segera dikurangi; pemenuhan air bersih sebagai prioritas kesehatan masyarakat; integrasi hunian dengan fasilitas umum; serta penataan ruang dan kesiapan lahan agar pembangunan lebih aman dan berkelanjutan (ATR/BPN).
“Arahan tersebut telah disetujui, dan Presiden telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk segera menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tolong ini ditindaklanjuti. Saya sampaikan hal ini di awal Rapim karena ini bukan sekadar informasi, melainkan agenda kerja yang harus segera dijalankan. Saya minta seluruh jajaran menangkap ini sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga,” tegas Menko AHY.
