Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat di ruang publik. Isu ini bukan hal baru dan telah berulang sejak Jokowi memasuki panggung politik nasional. Meski telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi, perdebatan tersebut belum juga benar-benar mereda.
Di satu sisi, sebagian pihak masih meragukan keaslian ijazah Presiden dan mendorong keterbukaan lebih luas dari pejabat publik. Bagi kelompok ini, transparansi dianggap penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara.
Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa Joko Widodo tercatat sebagai alumni Fakultas Kehutanan dan telah menyelesaikan pendidikan sesuai prosedur akademik. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kesaksian rekan seangkatan dan dosen, serta fakta bahwa Jokowi telah lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum dalam berbagai kontestasi politik. Hingga kini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi palsu.
Namun, polemik ini belum sepenuhnya berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam isu ijazah Jokowi bukan sekadar soal dokumen, melainkan persoalan kepercayaan publik. Dalam konteks politik Indonesia, kepercayaan terhadap elite dan institusi negara masih menjadi tantangan, sehingga klarifikasi resmi sering kali belum cukup untuk meredam keraguan.
Polemik ini pun bergeser dari ranah administratif ke ranah persepsi politik. Selama persoalan kepercayaan belum teratasi, isu serupa berpotensi terus berulang, bahkan tanpa adanya fakta atau bukti baru.
Karena itu, publik perlu didorong untuk mengalihkan diskusi ke isu yang lebih substansial. Perdebatan tentang ijazah tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih berdampak langsung, seperti kualitas pendidikan, kualifikasi kepemimpinan publik, serta evaluasi kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Dengan diskusi yang lebih substantif dan berorientasi pada kepentingan publik, ruang demokrasi diharapkan menjadi lebih sehat dan produktif.
