Refleksi 2025 dan Arah Kebijakan 2026 Kementerian Kebudayaan, Tegaskan Pemajuan Kebudayaan Berkelanjutan

JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Kebudayaan RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Seiring dengan memasuki awal tahun 2026 dan usia Kementerian Kebudayaan yang telah berjalan lebih dari satu tahun, Kementerian Kebudayaan menggelar taklimat bertajuk “Refleksi 2025, Kebijakan 2026” bertempat di Graha Utama Gedung A Lantai 3, Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Acara ini menjadi ruang penyampaian informasi kepada publik mengenai berbagai langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian Kebudayaan dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Distribusi Royalti Harus Sesuai Ketentuan

BACA JUGA:Demi Zero Accident, Dapur MBG Wajib Gunakan Air Galon Bermerek Hindari Bakteri Ecoli

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam paparannya menjelaskan bahwa narasi besar kebijakan kebudayaan ke depan diarahkan untuk menjadikan kebudayaan sebagai pemersatu, penguat identitas, sekaligus sumber kesejahteraan.

Oleh karena itu, pendekatan kebijakan tidak hanya berfokus pada pelindungan, tetapi juga pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan.

“Ke depan kita mengharapkan kebudayaan bukan satu hal yang statis atau tangible asset, tetapi sebagai daya hidup masyarakat yang terus bergerak. Dalam kerangka ini, komunitas budaya kita tempatkan sebagai aktor utama,” ujarnya.

Menurutnya, negara hadir sebagai fasilitator dan enabler dengan membangun ekosistem, memperluas akses, meningkatkan kapasitas, serta menjembatani ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial.

Pendekatan ini dinilai penting agar kreativitas dan dinamika budaya tetap tumbuh.

BACA JUGA:Kinerja Artis Senior Ari Sihasale di Komite Otsus Papua Dipertanyakan

BACA JUGA:Peraih Emas SEA Games Diguyur Bonus Rp1 Miliar, Disimpan di Rekening BRI

“Karena itu, kebijakan kebudayaan harus adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi, tapi juga tetap berpijak pada nilai, value. Tanpa adaptasi, kebudayaan bisa tertinggal, bisa dilupakan, bisa kehilangan para pelakunya. Namun tanpa nilai, kebudayaan bisa kehilangan makna, bisa kehilangan arah,” jelasnya.

Salah satu fokus transformasi kebijakan kebudayaan adalah penguatan peran museum.

“Museum menjadi salah satu fokus transformasi kebijakan. Museum tak lagi kita pandang sebagai gudang artefak/storage, melainkan ruang edukasi publik, ruang dialog sejarah, wahana diplomasi budaya, dan museum juga menjadi ruang hidup yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan,” tegasnya.