Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi secara masif dengan seluruh Kepala SMA dan SMK di Jawa untuk mencegah meluasnya temuan kasus paparan ideologi kekerasan di Jatim.
Hal itu ia katakan, setelah beberapa waktu lalu Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menemukan ada sebanyak 70 anak terpapar ideologi kekerasan ekstrem. Puluhan anak yang terpapar itu, berasal dari adanya konten penyebar ideologi kekerasan ekstrem melalui kanal digital yang beroperasi dengan kedok True Crime Community.
Dari puluhan anak yang terpapar itu, tim Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa paparan tertinggi berada di DKI Jakarta dengan 15 anak, disusul Jawa Barat 12 anak, Jawa Timur 11 anak, dan Jawa Tengah 9 anak. Dengan rentang kasus terpapar berada pada usia 11 hingga 18 tahun.
“Anak-anak kita hari ini hidup dalam ruang digital yang bergerak sangat cepat. Tanpa pendampingan, pengawasan, dan literasi yang tepat, mereka rentan terpapar konten berbahaya yang tidak selalu tampak secara kasat mata,” kata Aries Kadindik, pada Jumat (9/1/2026).
Temuan itu, kata Aries, menjadi peringatan penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di Jatim untuk memperkuat sistem pencegahan sejak dini.
“Upaya ini harus dilakukan lewat pendekatan edukatif, pengawasan ketat, serta kolaborasi lintas peran antara sekolah, keluarga, dan pemerintah,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen melindungi murid, Aries menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah strategis antisipasi, yakni dengan penguatan literasi digital reflektif di sekolah.
Langkah itu, lanjut dia, juga untuk mendorong SMA, SMK, dan SLB agar tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis digital, tetapi juga literasi digital reflektif, yaitu kemampuan berpikir kritis sebelum merespons konten, memahami konteks dan dampak informasi, menunda reaksi emosional terhadap konten provokatif, serta membangun kesadaran bahwa tidak semua konten layak dipercaya, disebarkan, atau ditiru.
“Literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar pancasila, bukan sekadar pelajaran tambahan,” tuturnya.
Lenih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penguatan peran guru BK dan wali kelas sekolah untuk mengoptimalkan dalam langkah antisipatif itu. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemantauan perilaku siswa di lingkungan sekolah, dialog terbuka dan aman terkait aktivitas digital siswa, pendampingan psikososial bagi siswa yang menunjukkan perubahan perilaku.
“Kami menegaskan bahwa sekolah wajib menciptakan lingkungan aman dari ideologi kekerasan, dengan regulasi penggunaan gawai secara bijak di lingkungan sekolah, penguatan pengawasan aktivitas ekstrakurikuler dan komunitas daring siswa, serta pelaporan berjenjang jika ditemukan indikasi paparan konten ekstrem,” jabarnya.
Kolaborasi aktif dengan orang tua menurutnya juga menjadi peranan penting. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau orang tua untuk membangun komunikasi terbuka dengan anak, mengenal pola konsumsi digital anak, dan menciptakan suasana dialog, bukan penghakiman.
“Sekolah dan orang tua harus berjalan seiring. Pendidikan digital tidak bisa berhasil tanpa komunikasi yang kuat antara guru dan keluarga,” jabarnya.
Dindik Jatim memastikan siap memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, aparat keamanan, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan pencegahan dilakukan sejak hulu, bukan hanya penindakan di hilir.
Aries menegaskan, pendidikan merupakan benteng strategis untuk mencegah berbagai paparan ideologi kekerasan. Pihaknya berkomitmen, untuk terus menghadirkan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermakna, demi terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing.
“Pendidikan harus melahirkan anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki nalar reflektif, empati, dan karakter kuat. Pendidikan yang berdampak adalah pendidikan yang mampu melindungi masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.(ris/wld/iss)
