Apa Penyebab Indonesia Mencapai Ketahanan Pangan?

Tampaknya pada tahun 2025 Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan. Hal ini khususnya terkait beras, komoditas pangan yang hingga kini masih menjadi makanan pokok di negeri ini. Merujuk data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), angka produksi padi nasional dapat dikatakan meningkat tajam. Setidaknya hingga November 2025, produksinya sudah mencapai 57,60 juta ton. Padahal, sepanjang tahun 2024 total produksi hanya mencapai 53,14 juta ton.

Kementerian Pertanian (Kementan) memproyeksi, hingga akhir 2025 produksi padi mencapai 60,34 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, setara dengan 34,77 juta ton. Meningkat 4,14 juta ton atau sekitar 13,54 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan sebuah lompatan yang patut diapresiasi setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan produksi secara beruntun.

Tentu hal tersebut bukan serta-merta terjadi. Lonjakan itu merupakan buah dari kombinasi berbagai langkah pemerintah saat ini yang mengutamakan urusan pangan. Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sektor pangan. ”Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis,” kata Presiden.

Dalam delapan misi atau Astacita yang menjadi acuan pemerintah saat ini, swasembada pangan ditempatkan pada urutan kedua, setelah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Semua ini mempertegas bahwa pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Keseriusan itu pun mewujud dalam berbagai kebijakan yang pada gilirannya mendorong limpahnya produksi pangan, khususnya beras. Salah satunya adalah penyederhanaan prosedur penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Padahal, sebelumnya terdapat lebih kurang 145 produk hukum di berbagai kementerian lembaga terkait yang mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi.

Indonesia telah mencapai swasembada beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai, capaian itu sebagai kemenangan penting bagi Indonesia. Ia juga meminta swasembada itu berlanjut ke komoditas-komoditas pangan lain, bahkan pakan ternak.

Presiden mengemukakan hal itu dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar Kementan secara hibrida di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, beberapa direksi perusahaan pangan milik negara, serta perwakilan asosiasi petani dan peternak.

BPS mencatat, potensi produksi beras nasional pada 2025 sebesar 34,71 juta ton. Angka itu telah melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional setahun yang sebanyak 31,19 juta ton. Dengan demikian, masih ada surplus sebanyak 3,52 juta ton.

Berkat surplus itu, Bapanas menyebutkan, stok beras nasional pada awal 2026 bisa mencapai 12,53 juta ton. Stok itu termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum bulog sebanyak 3,25 juta ton. Sisanya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, serta hotel, restoran, dan katering.

Selain itu, sepanjang 2025, Indonesia tidak mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Indonesia hanya mengimpor beras untuk keperluan industri khusus serta hotel, restoran, dan katering.

Merujuk pada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), swasembada pangan tercapai jika produksi dalam negeri suatu negara untuk komoditas tertentu mencapai 90 persen atau lebih dari kebutuhan nasional. Adapun sisanya, yakni 10 persen, dapat dipenuhi melalui impor.

Prabowo mengatakan, semula, swasembada beras ditargetkan bisa terealisasi pada 2029 atau empat tahun. Namun, swasembada beras justru dapat direalisasikan lebih cepat, yakni pada 2025.

Pemerintah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta penyaluran pupuk bersubsidi pada 2026. Percepatan itu merupakan salah satu upaya pemerintah melanjutkan keberhasilan swasembada beras pada 2025.

Pada 2025 produksi beras nasional diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Sepanjang tahun lalu, pemerintah sama sekali tidak mengimpor beras untuk konsumsi. Impor beras hanya dibuka untuk memenuhi kebutuhan industri, hotel, restoran, dan kafe.

Kementan, pada 2026, menargetkan produksi beras nasional sebanyak 33,8 juta ton atau setidaknya sama dengan produksi beras di 2025. Sementara merujuk proyeksi FAO, produksi beras Indonesia pada 2026 bisa mencapai 36 juta ton.

Peningkatan produksi beras itu diperlukan mengingat pemerintah berkomitmen tidak mengimpor beras untuk konsumsi dan industri pada 2026. Selain itu, pemerintah juga menargetkan memiliki cadangan beras pemerintah sebanyak 4 juta ton pada 2026.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jumat (2/1/2026), mengatakan, peningkatan kerja di sektor pangan, terutama beras, tidak terlepas dari upaya memperkuat fondasi produksi. Salah satunya adalah infrastruktur pertanian, khususnya jaringan irigasi.

Ketersediaan dan pengelolaan air irigasi yang terencana dan berkelanjutan memungkinkan petani mengoptimalkan masa tanam dan meningkatkan produksi pangan. Hal itu juga dapat meminimalkan risiko kekeringan pada musim kemarau.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menambahkan, sepanjang 2025, pemerintah telah mempercepat pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pertanian juga dilakukan secara masif dan terintegrasi.

Upaya itu mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 Januari 2025.

Pemerintah kembali menggelar karpet merah bagi petani pada 2026. Impor sejumlah komoditas pangan distop. Hilirisasi komoditas pangan digulirkan secara bertahap. Pupuk bersubsidi kembali disajikan di awal tahun.

Namun, masih ada pekerjaan rumah, khususnya di sektor perberasan yang belum terjawab. Dua di antaranya perihal kebijakan pembelian gabah any quality dan penghapusan klasifikasi beras medium dan premium.

Pada Selasa, 30 Desember 2025, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan memutuskan menstop impor beras untuk kebutuhan umum dan industri pada 2026. Selain itu, pemerintah juga menghentikan impor gula konsumsi atau gula kristal putih dan jagung pakan.

Kebijakan itu merupakan kelanjutan dari arah swasembada pangan era kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebelumnya hanya impor beras untuk konsumsi yang distop pemerintah sepanjang 2025.

”Pada 2026 tidak ada impor beras untuk konsumsi dan industri. Impor gula konsumsi dan jagung pakan juga tidak ada. Kalau konsumsi, kita hampir semuanya sudah swasembada,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono melalui siaran pers di Jakarta.

Pada 2026, Kementan menargetkan produksi beras nasional minimal bisa mencapai 34,77 juta ton. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah (CBP) pada akhir 2025 yang dikelola Perum Bulog sebanyak 3,39 juta ton.

Inilah yang menjadi dasar pemerintah melanjutkan kebijakan tidak mengimpor beras umum atau untuk konsumsi pada 2026. Selain itu, pemerintah juga tidak membuka keran impor beras untuk kebutuhan industri, yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen.

”Pada 2025 kuota impor beras industri diterbitkan untuk 13 pelaku usaha swasta yang membutuhkan bahan baku tepung beras dan bihun. Dengan menstop impor beras jenis itu, pemerintah mendorong pelaku usaha mengoptimalkan serapan beras pecah dan beras ketan pecah lokal,” katanya.