FAJAR, MAKASSAR – Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan pembangunan kawasan urban farming terintegrasi sebagai bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Pemkot Makassar menargetkan proses perencanaan pembangunan dua kawasan urban farming di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Biringkanaya yang tergabung dalam konsep Edukasi Farming (Edufam) dimulai pada Januari 2026.
Saat ini, perencanaan kawasan Edufam telah resmi memasuki tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tahapan ini menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan pembangunan fisik yang akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi lintas perangkat daerah.
Kepala Dinas DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengatakan bahwa pada awal 2026 pembangunan kawasan Edufam telah memasuki fase awal.
“Progres saat ini, proses perencanaan kawasan Edufam sudah masuk tahap pengadaan di ULP,” ujar Aulia, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, proses perencanaan diperkirakan berlangsung selama satu hingga dua bulan, mulai dari tahapan di ULP hingga penunjukan konsultan perencana.
“Setelah itu, sekitar bulan Maret, kita mulai masuk ke pekerjaan fisik,” lanjutnya.
Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada penimbunan lahan, baik di kawasan Edufam Barombong maupun lanjutan penimbunan di Edufam Sudiang. Aulia menyebutkan, penimbunan di Sudiang telah dilakukan sebagian melalui anggaran perubahan sebelumnya dan akan dilanjutkan melalui anggaran pokok tahun berjalan.
“Setelah penimbunan selesai, pembangunan fisik lainnya akan dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Menurut Aulia, kawasan Edufam dirancang sebagai pusat urban farming terintegrasi. Di dalamnya akan dikembangkan berbagai aktivitas, mulai dari pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, hingga pengolahan sampah terpadu.
“Konsep Edufam tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, dan peternakan yang adaptif dengan kondisi perkotaan,” katanya.
Pengembangan kawasan Edufam melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni DP2, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Dinas PU bertanggung jawab pada pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung, sementara Dinas Perhubungan menangani penerangan dan kelistrikan kawasan. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun cold storage untuk penyimpanan hasil panen Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelompok tani.
“Sementara DP2 fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, serta DLH mendukung pengelolaan lingkungan dan sistem pengolahan sampah terpadu,” jelas Aulia.
Ia menegaskan, pada tahun 2026, pengembangan urban farming terintegrasi menjadi program unggulan DP2 Makassar. Selain itu, DP2 tetap menjalankan program strategis lainnya, seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
“Khusus Edufam Barombong, luas lahannya mencapai ribuan meter persegi dan menjadi kawasan Edufam terluas,” ungkapnya.
Melalui program Edufam, Pemkot Makassar berharap dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadikan urban farming sebagai pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan pangan perkotaan, Pemkot Makassar juga memperkuat pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini menyasar kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 15 kecamatan.
Aulia menyebutkan, bantuan yang diberikan kepada KWT cukup beragam, mulai dari bibit tanaman buah dan sayuran, benih, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar.
“Program ini telah menjangkau 15 kecamatan, meski belum seluruh kelurahan, karena kami melakukan verifikasi keaktifan dan kesiapan kelompok penerima,” ujarnya.
Dari total 348 KWT di Makassar, saat ini tercatat 266 KWT yang masih aktif dan dinilai layak untuk menerima bantuan.
“Setiap proposal yang masuk kami tindak lanjuti dengan survei lapangan untuk memastikan kesiapan kelompok,” tambahnya.
DP2 mendorong penerapan urban farming terpadu, yang tidak hanya berfokus pada satu sektor, tetapi mengintegrasikan pertanian, perikanan, peternakan, budidaya jamur, dan maggot, menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Seperti di Kecamatan Wajo yang lahannya terbatas, kami arahkan ke budidaya jamur dan maggot yang tidak membutuhkan lahan luas,” tutup Aulia. (*)
