Bisnis.com, JAKARTA — China meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Jepang dengan menuding Tokyo berambisi untuk memiliki senjata nuklir. Tuduhan tersebut memperuncing ketegangan hubungan kedua negara di tengah meningkatnya rivalitas keamanan kawasan.
Dalam langkah yang terlihat terkoordinasi, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pada Kamis (8/1/2026) mengeluarkan pernyataan yang mengecam apa yang mereka sebut sebagai upaya remiliterisasi Jepang.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan terbitnya laporan setebal 29 halaman dari dua lembaga think tank utama China yang menuding langkah-langkah terbaru kekuatan sayap kanan di Jepang sebagai ancaman serius bagi perdamaian dunia.
Meski laporan tersebut tidak secara spesifik mendefinisikan kekuatan sayap kanan, Kementerian Luar Negeri China bersikap lebih tegas.
Juru bicara Mao Ning mengatakan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan sejumlah pejabat senior telah menunjukkan ambisi nuklir dengan mendorong revisi tiga prinsip non-nuklir, membahas kemungkinan pengenalan kapal selam bertenaga nuklir, serta menyerukan penguatan konsep extended deterrence.
“Langkah-langkah pihak Jepang ini merupakan tantangan serius terhadap rezim nonproliferasi nuklir internasional yang berbasis pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tatanan internasional pascaperang, serta telah mendapat penolakan luas dari komunitas internasional dan masyarakat Jepang sendiri,” ujar Mao dalam konferensi pers yang dilansir dari Bloomberg, Jumat (9/1/2026)
Baca Juga
- Hadapi Pembatasan Ekspor China, Jepang Perkuat Aliansi dengan G7
- China Batasi Ekspor ke Jepang, Sektor Otomotif & Teknologi Kena Dampak
- Tokyo Protes Kebijakan Beijing Batasi Ekspor ke Jepang
Kantor Perdana Menteri Jepang belum memberikan tanggapan atas tudingan China tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Jumat menegaskan bahwa klaim China tidak berdasar.
“Saya ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar,” katanya.
Tiga prinsip non-nuklir Jepang merujuk pada komitmen lama Tokyo untuk tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayahnya.
Takaichi menyatakan pemerintahannya tetap mematuhi prinsip tersebut, meski belum secara tegas memastikan apakah komitmen itu akan dipertahankan tanpa perubahan di tengah rencana perombakan strategi pertahanan nasional.
Di tengah kekhawatiran atas peningkatan kekuatan militer China dan potensi konflik di Taiwan, Jepang pada 2022 meluncurkan rencana penguatan pertahanan lima tahun senilai ¥43 triliun atau sekitar US$274 miliar. Program itu bertujuan menggandakan belanja pertahanan hingga setara 2% dari produk domestik bruto (PDB).
Takaichi mempercepat target tersebut ke tahun fiskal 2025, sementara Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi dilaporkan menyatakan perlunya diskusi mengenai pengembangan kapal selam bertenaga nuklir.
Hubungan kedua ekonomi terbesar di Asia itu memburuk sejak akhir tahun lalu, setelah Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer dalam konflik Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Klasifikasi tersebut secara hukum dapat menjadi dasar bagi Jepang untuk mengerahkan militernya guna membantu negara sahabat.
Kementerian Pertahanan China juga menuduh Jepang secara terang-terangan mengekspor senjata mematikan dan bertindak berlawanan dengan sentimen internasional dengan mendorong kepemilikan senjata nuklir.
Meski para pemimpin Jepang berulang kali menegaskan tidak akan mengejar senjata nuklir, sejumlah pernyataan pejabat memicu spekulasi. Ketua riset keamanan partai berkuasa, Itsunori Onodera, mengatakan Jepang tidak seharusnya menghindari diskusi mengenai senjata nuklir, setelah muncul laporan bahwa seorang anggota parlemen menyampaikan pandangan pribadi yang mendukung kepemilikan senjata tersebut.
Dalam laporan berjudul Nuclear Ambitions of Japan’s Right-Wing Forces: A Serious Threat to World Peace, dua think tank China—China Arms Control and Disarmament Association serta China Institute of Nuclear Industry Strategy—menyebut Jepang telah memproduksi dan menimbun plutonium jauh melebihi kebutuhan aktual program nuklir sipilnya.
Jepang juga dinilai memiliki platform operasional yang mampu digunakan untuk mengirimkan senjata nuklir.
Laporan tersebut mendesak Takaichi untuk segera mengklarifikasi pernyataan berbahaya terkait isu nuklir dan meminta pemerintah Jepang secara ketat menahan para pejabatnya dari komentar yang tidak bertanggung jawab.
Beijing juga menuntut Tokyo untuk menegaskan kembali secara tegas komitmennya pada tiga prinsip non-nuklir dan mencantumkannya dalam seluruh dokumen kebijakan resmi yang relevan.
Selain itu, para penulis laporan menyerukan kepada Amerika Serikat agar tidak membiarkan wacana berbahaya Jepang, menahan ambisi nuklir Tokyo, menghentikan kebijakan extended deterrence terhadap Jepang, serta menolak segala bentuk pengaturan berbagi senjata nuklir dengan negara Asia tersebut.
