Banda Aceh: Sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh telah menyampaikan usulan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh (R3P Aceh).
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengatakan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, usulan pembangunan rumah warga dan infrastruktur publik kini diajukan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota tanpa melalui tahapan verifikasi Pemerintah Aceh untuk memangkas birokrasi.
“Usulan infrastruktur yang telah ditandatangani Bupati atau Wali Kota tidak perlu lagi diverifikasi oleh Pemerintah Aceh. Ini dilakukan agar proses penanganan di lapangan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Nasir, Jumat, 9 Januari 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. Foto: Istimewa
Dari total 18 wilayah terdampak, saat ini tercatat 17 kabupaten telah mengusulkan pembangunan kembali infrastruktur dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat, sementara satu daerah masih dalam proses finalisasi usulan.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan hunian tetap (Huntap), terutama keterbatasan lahan relokasi. Banyak warga menolak direlokasi dan meminta rumah dibangun kembali di lokasi semula, sehingga Pemerintah Aceh mendorong pemanfaatan lahan milik masyarakat yang masih layak.
"Masyarakat menyarankan agar Huntap dibangun di tempat masing-masing. Kita perlu mempertimbangkan pemanfaatan lahan warga yang masih bagus, mengingat konsep Hunian Sementara (Huntara) tidak bisa serta-merta diubah menjadi Huntap," jelas Nasir.
Baca Juga :
Huntara untuk Korban Bencana Banjir di Aceh Timur Mulai DibangunSebagai langkah percepatan (quick win), Pemerintah Aceh menginstruksikan pembersihan sisa bencana di 18 kabupaten/kota segera diselesaikan. Salah satu isu yang disorot adalah pembersihan material kayu gelondongan yang banyak ditemukan di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
