Jakarta, IDN Times - Wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD kembali menyeruak ke ruang publik. Gagasan itu datang langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang menyampaikannya di panggung puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Desember 2025 lalu. Pernyataan tersebut sontak menghidupkan kembali perdebatan lama soal arah demokrasi lokal Indonesia, apakah pilkada langsung masih relevan atau justru sudah terlalu mahal untuk dipertahankan?
Bagi Prabowo, masalah utama pilkada terletak pada ongkos politik yang kian melambung. Menurut Prabowo, biaya tinggi membuka pintu lebar bagi praktik politik uang dan korupsi, sekaligus menyempitkan kesempatan bagi kandidat yang tak memiliki modal besar. Dari logika itu, mekanisme pilkada lewat DPRD ditawarkan sebagai jalan keluar lebih hemat anggaran, lebih sederhana, dan diyakini bisa menekan dominasi uang dalam politik.
Seruan tersebut rupanya tak jatuh di ruang hampa. Mayoritas partai politik di parlemen menyambutnya dengan antusias. Enam dari delapan partai di DPR menyatakan dukungan, terutama partai-partai besar yang berada dalam lingkar kekuasaan. Dukungan kolektif ini membuat wacana pilkada lewat DPRD terlihat seperti agenda yang nyaris bulat di tingkat elite, meski di akar rumput, perdebatan justru baru dimulai.
Sejarah sebenarnya memberi peringatan. Pascareformasi tepatnya pada tahun 2014, Indonesia pernah mencoba pilkada lewat DPRD sebagaimana yang berlaku pada zaman Orde Baru (Orba), tetapi kebijakan itu berumur sangat pendek. Gelombang penolakan publik kala itu berujung pada langkah konstitusional Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan aturan lewat Perppu. Pilkada langsung kemudian ditegaskan kembali sebagai bagian dari semangat reformasi dan kedaulatan rakyat yang tak boleh ditarik mundur begitu saja.
Satu dekade kemudian, pertanyaan yang sama kembali mengemuka dengan konteks yang berbeda. Di balik janji efisiensi dan penghematan, sejumlah pengamat mengingatkan risiko yang tak sepele. Mulai dari matinya regenerasi tokoh politik lokal, menguatnya dominasi partai besar, hingga semakin jauhnya kepala daerah dari warga yang mereka pimpin. Di titik inilah wacana pilkada lewat DPRD diuji, apakah benar menjadi obat bagi politik uang, atau semata menciptakan jarak baru dalam demokrasi Indonesia.
