JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemasangan 270 unit jembatan darurat Bailey di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Jembatan-jembatan tersebut tidak hanya menghubungkan kembali akses jalan nasional, tetapi juga jalan kabupaten, kecamatan, hingga desa.
“Untuk jembatan Bailey, total akan dipasang 270 unit di tiga provinsi. Proses pemasangan terus berjalan. Jembatan ini tidak hanya menghubungkan jalan utama atau jalan nasional, tetapi juga menjangkau jalan kabupaten, kecamatan, hingga jalan desa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Sabtu (10/1/2026).
Abdul Muhari, yang akrab disapa Aam, mengatakan jembatan-jembatan yang terputus akibat banjir akan kembali terhubung dengan pemasangan jembatan Bailey agar masyarakat dapat segera melakukan mobilitas antardaerah.
“Hampir seluruh jembatan yang saat ini terputus akan kami koneksikan kembali menggunakan jembatan Bailey,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan sejumlah jembatan Bailey yang telah rampung dan mulai digunakan masyarakat. Salah satunya adalah jembatan Bailey Beutong Ateuh Banggalang di Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
Jembatan tersebut telah diuji coba dan dilalui kendaraan masyarakat. Jembatan Bailey itu memiliki panjang 30 meter, lebar 4,2 meter, serta kapasitas beban maksimal 18 ton.
“Jembatan ini sudah diresmikan dan dibuka untuk umum serta siap mendukung pemulihan akses transportasi utama antarwilayah,” kata Aam.
Selain itu, sejumlah jembatan Bailey di Aceh juga hampir rampung. Di antaranya jembatan yang menghubungkan Kecamatan Bandar Khelipah dan Permata di Kabupaten Bener Meriah dengan progres pembangunan mencapai 75 persen.
Sementara itu, pemasangan jembatan Bailey di Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah, masih dalam proses. Adapun untuk Dusun Uning, Desa Pining, Kabupaten Gayo Lues, pemerintah saat ini tengah melakukan pembersihan akses jalan sebelum pemasangan jembatan dilakukan.
Pemasangan jembatan Bailey ini merupakan bagian dari langkah percepatan pembangunan infrastruktur pada awal 2026. Upaya tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan mobilitas warga sekaligus mendorong kembali roda perekonomian di wilayah terdampak bencana.
Original Article
