Mengapa Defisit APBN dan Pertumbuhan Ekonomi 2025 Meleset dari Target?

Hingga 31 Desember 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu melampaui target 2,53 persen yang dipasang di APBN 2025 serta meleset pula dari proyeksi (outlook) defisit 2,78 persen yang ditetapkan pada pertengahan 2025.

Itu berarti realisasi defisit anggaran sepanjang tahun lalu nyaris menyentuh batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Batas itu dibutuhkan karena defisit anggaran punya risiko besar jika tidak dikelola dengan baik, salah satunya utang pemerintah yang semakin bengkak.

Capaian 2,92 persen merupakan defisit APBN terlebar sejak sekitar dua dekade terakhir, kecuali saat pandemi Covid-19. Sewaktu pandemi, batas maksimal defisit 3 persen sempat dicabut sementara untuk mengoptimalkan dukungan fiskal dalam penanganan Covid-19. Akhirnya, selama pagebluk, defisit fiskal melebar hingga 6,14 persen dari PDB pada tahun 2020 dan 4,57 persen dari PDB pada 2021.

Sebelum pandemi, defisit APBN pernah melebar hingga di atas 3 persen dari PDB, yaitu di tahun 1999-2000 ketika defisit mencapai 3,9 persen dari PDB.

Defisit APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan dengan belanja negara. Kementerian Keuangan mencatat, hingga 31 Desember 2025, pendapatan negara mencapai Rp 2.756,3 triliun (91,7 persen dari target pendapatan 2025). Setoran pajak jeblok atau hanya 87,6 persen dari target penerimaan pajak 2025.

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun (95,3 persen dari target belanja 2025). Belanja pemerintah yang besar itu tak lepas dari program-program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Tiga Juta Rumah.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengakui, defisit 2025 melebar karena perpaduan empat hal, yakni harga komoditas yang turun, pemasukan dari dividen BUMN yang tidak lagi masuk ke kas negara, pemasukan pajak yang turun karena batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk umum, serta kebutuhan APBN untuk membiayai program-program utama Prabowo.

Pelebaran defisit APBN membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan pembiayaan dan utang pemerintah. Sebab, untuk membiayai defisit yang besar, pemerintah perlu mencari pendanaan besar pula, salah satunya dari utang. Defisit yang lebih tinggi berimplikasi langsung terhadap kenaikan utang negara.

Pemerintah sebelumnya menetapkan target defisit 2025 sebesar 2,53 persen dari PDB, yang berarti membutuhkan pembiayaan anggaran atau utang senilai Rp 616,2 triliun. Dengan defisit yang melebar hingga 2,92 persen dari PDB, penarikan utang baru meningkat menjadi Rp 695,1 triliun.

Ekonom mengingatkan, pelebaran defisit APBN dan rendahnya disiplin fiskal berisiko meningkatkan beban keuangan negara. Apalagi, jika utang digunakan sekadar untuk "gali lubang tutup lubang" alias menutup kewajiban utang jatuh tempo. Kondisi itu juga mempersempit ruang kas pemerintah sehingga membuat negara lebih rentan terhadap guncangan dan krisis di kemudian hari.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beralasan, defisit APBN mau tidak mau harus diperlebar demi menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak memangkas belanja negara meskipun menyadari realisasi pendapatan berada di bawah target.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya bisa saja menekan defisit bahkan hingga nol persen, tetapi langkah itu berisiko membuat perekonomian "morat-marit". Ia berdalih, defisit APBN mencerminkan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Meski defisit fiskal sudah melebar, pertumbuhan ekonomi 2025 juga diperkirakan tetap meleset dari target. Menkeu Purbaya memprediksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2025 sekitar 5,45 persen dan sepanjang 2025 5,12 persen. Itu berarti meleset dari target pertumbuhan ekonomi di APBN 2025 yaitu 5,2 persen.

Jika berkilas balik sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi nasional bergerak tidak merata. Pada triwulan I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen, kemudian tiba-tiba meningkat menjadi 5,12 persen pada triwulan II-2025. Angka 5,12 persen itu sempat menuai kontroversi karena tidak sinkron dengan lesunya sejumlah indikator ekonomi sepanjang triwulan II-2025.

Pada triwulan III-2025, laju pertumbuhan kembali tertahan di level 5,04 persen. Ekonomi pada triwulan IV-2025 kemungkinan akan tumbuh lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya karena terdorong oleh faktor Natal dan Tahun Baru serta gelontoran stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan konsumsi.

Namun, geliat ekonomi di ujung tahun itu tak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi, konsumsi rumah tangga sebagai motor pendorong utama ekonomi hanya mampu tumbuh di bawah 5 persen sepanjang 2025, yakni 4,89 persen (triwulan I), 4,97 persen (triwulan II), dan 4,89 persen (triwulan III).

Lesunya konsumsi masyarakat dan perekonomian secara umum tak lepas dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan minimnya penciptaan lapangan kerja dalam beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, kondisi perekonomian global juga sedang dilanda berbagai guncangan dan ketidakpastian.