Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi hak asasi manusia (HAM) di dunia internasional melalui peran sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
“Dalam menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas-tugasnya secara imparsial, inklusif, dan objektif,” ujar Vahd Nabyl A. Mulachela juru bicara Kemlu RI.
Nabyl mengatakan, dalam melaksanakan peran itu, Indonesia akan memimpin seluruh proses dan persidangan Dewan HAM PBB serta mengupayakan agar seluruh program yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan dapat terlaksana secara efektif.
Menurutnya, pendekatan ini diwujudkan melalui penguatan dialog lintas kawasan dan keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
“Indonesia mengedepankan penguatan dialog lintas kawasan dan keterlibatan konstruktif para pemangku kepentingan,” katanya dilansir dari Antara pada Sabtu (10/1/2025).
Ia menjelaskan, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB ini melanjutkan rekam jejak diplomasi HAM Indonesia di tingkat internasional.
Sebelumnya, Indonesia telah memegang jabatan dan posisi penting, baik di Komisi HAM PBB maupun di Dewan HAM PBB, menegaskan peran aktif Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM di tingkat global.
Lebih lanjut, Nabyl mengatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan bersifat konstruktif sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan, kelembagaan, serta praktik hak asasi manusia di tingkat nasional.
Ia juga menambahkan bahwa posisi kepemimpinan itu sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk menjaga konsistensi antara diplomasi HAM di luar negeri dan berbagai upaya penguatan HAM di dalam negeri.
“Hal ini ditempuh antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dan yang tak kalah penting yaitu peningkatan ruang dialog dengan masyarakat sipil,” katanya. (ant/saf/faz)
