Pantau - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi hak asasi manusia (HAM) dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia akan memimpin seluruh proses dan persidangan Dewan HAM PBB selama masa kepemimpinannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat tersebut dengan prinsip imparsialitas, inklusivitas, dan objektivitas.
"Dalam menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen melaksanakan tugas-tugasnya dengan imparsial, inklusif dan objektif," ungkapnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Pendekatan Inklusif dan Dialog KonstruktifIndonesia mengedepankan pendekatan berbasis dialog lintas kawasan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas di Dewan HAM.
"Indonesia mengedepankan penguatan dialog lintas kawasan dan keterlibatan konstruktif para pemangku kepentingan," ia mengungkapkan.
Langkah ini diambil untuk memastikan agar seluruh program kerja Dewan HAM PBB tahun ini dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh.
Kepemimpinan Indonesia juga mencerminkan kesinambungan dari rekam jejak panjang diplomasi HAM Indonesia di tingkat global.
Momentum Penguatan HAM Nasional dan InternasionalSebelumnya, Indonesia telah memegang berbagai jabatan penting di Komisi HAM PBB dan Dewan HAM PBB, yang memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM.
Kepemimpinan saat ini diharapkan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga membawa dampak nyata dalam memperkuat kebijakan dan kelembagaan HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Posisi ini juga menunjukkan upaya konsisten Indonesia dalam menyelaraskan diplomasi HAM luar negeri dengan penguatan HAM di dalam negeri.
"Hal ini ditempuh antara lain melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga terkait dan yang tak kalah penting yaitu peningkatan ruang dialog dengan masyarakat sipil," tambah Vahd Nabyl.
