Pengembangan Energi Bersih Lambat, Produksi Batubara Menguat

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia sepanjang 2025 belum mencerminkan percepatan transisi energi. Meski kapasitas terpasang EBT bertambah dan investasi sektor energi tetap besar, realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari target kebijakan. Di sisi lain, produksi batubara masih tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, bauran EBT pada 2025 mencapai 15,75 persen, naik tipis dari capaian 2024 sebesar 14,65 persen. Total kapasitas terpasang EBT hingga Desember 2025 tercatat 15.630 megawatt (MW).

Pemerintah menyebut tambahan kapasitas tahun ini sebagai yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Kontributor utama kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga air sebesar 7.587 MW, bioenergi 3.148 MW, panas bumi 2.744 MW, serta pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 1.494 MW. Sisanya berasal dari pembangkit angin, sampah, dan gasifikasi batubara.

Namun, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, capaian itu belum sejalan dengan kebutuhan transisi energi. “Jika dibandingkan kapasitas EBT pada 2024 yang sekitar 14,3 gigawatt, penambahan pada 2025 hanya sekitar 1,3 gigawatt. Ini relatif kecil,” ujar Fabby, Minggu (11/1/2026).

Ia menambahkan, meskipun target bauran EBT dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah direvisi menjadi 17–19 persen pada 2025, realisasi bauran listrik dari EBT masih tertahan di bawah target.

Kenaikan kapasitas PLTS, menurut Fabby, juga lebih banyak ditopang oleh PLTS atap yang dipasang konsumen, bukan oleh proyek-proyek pembangkit skala besar yang direncanakan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Di saat pengembangan energi bersih melambat, produksi batubara justru kembali mencetak rekor. Sepanjang 2025, produksi batubara nasional mencapai 790 juta ton, melampaui target 739,6 juta ton. IESR menilai kondisi ini menunjukkan masih dominannya peran energi fosil dalam struktur ekonomi Indonesia.

“Sejak 2020, target produksi batubara hampir selalu terlampaui. Ini dipicu dorongan ekspor dan ketergantungan pada penerimaan negara dari sektor ini,” kata Fabby.

IESR mendorong pemerintah mulai menyiapkan skenario fiskal dan ekonomi jika harga batubara global terus menurun, termasuk risiko aset terdampar dan tekanan pada sektor keuangan.

Dari sisi investasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat total realisasi investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai 31,7 miliar dolar AS, turun tipis dari 2024 sebesar 32,3 miliar dolar AS. Penurunan terutama terjadi di subsektor ketenagalistrikan yang hanya mencapai 4,6 miliar dolar AS.

Bahlil menyatakan, pemerintah akan menugaskan PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang telah masuk dalam RUPTL. “Ini memang membutuhkan effort dan kerja keras agar bisa tercapai,” ujar Bahlil dalam paparan di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Untuk mendorong bauran EBT, pemerintah juga mengandalkan kebijakan mandatori biodiesel B40. Sepanjang Januari–Desember 2025, pemanfaatan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter, melampaui target 13,5 juta kiloliter.

Kebijakan ini menekan impor solar hingga 3,3 juta kiloliter, menghemat devisa sekitar Rp 130,21 triliun, dan menurunkan emisi sekitar 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional bertambah sekitar tujuh GW menjadi 107,51 GW. Konsumsi listrik per kapita juga meningkat menjadi 1.584 kWh atau melampaui target tahunan.

Direktur Eksekutif lembaga kajian kebijakan energi dan iklim CERAH, Agung Budiono, mengingatkan, peningkatan bauran EBT harus terus dijaga di tengah dinamika global, termasuk melemahnya komitmen iklim sejumlah negara maju.

“Indonesia tidak boleh menjadikan kebijakan satu negara sebagai rujukan utama. Dampak krisis iklim di dalam negeri justru menuntut aksi yang lebih konsisten dan berani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurut CERAH, peluang kerja sama pembiayaan dan pengembangan energi terbarukan masih terbuka melalui kemitraan bilateral dengan negara-negara Global South dan Timur Tengah, serta penguatan kolaborasi Selatan–Selatan.

Tanpa percepatan nyata, target transisi energi dikhawatirkan kembali tertinggal di tengah laju pembangunan energi fosil yang masih dominan.