PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai politik penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo Subianto Presiden.
Sikap tersebut, menurut Seno Bagaskoro kader muda PDIP, merupakan pilihan sadar yang didasarkan pada prinsip konstitusional sistem presidensial Indonesia.
Seno menjelaskan, keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan bukanlah sikap yang muncul belakangan, melainkan telah disampaikan sejak awal pascapelantikan Prabowo Presiden.
“Sejak awal setelah pemilu dan pelantikan presiden, PDI Perjuangan sudah menyampaikan pandangannya bahwa kami tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Seno dalam konferensi pers hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Ia menegaskan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, istilah oposisi maupun koalisi sejatinya tidak dikenal secara konstitusional. Yang ada hanyalah pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan.
“Kalau memakai logika oposisi, maka apa pun kebijakan pemerintah akan dianggap salah. Padahal, dalam sistem presidensial, pendekatan seperti itu tidak relevan. Bahkan secara teoritis, koalisi pun tidak dikenal,” katanya.
Menurut Seno, PDIP memilih jalur rasional dengan mengambil peran sebagai penyeimbang. Artinya, partai berlambang banteng moncong putih itu siap bersikap kritis ketika diperlukan, namun juga tidak menutup diri untuk bersikap strategis demi kepentingan rakyat.
“Partai penyeimbang bisa menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis. Itulah posisi yang kami ambil,” tegasnya.
Seno mencontohkan sikap tersebut dalam penanganan bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra. Ia menyebut PDIP terlibat aktif membantu pemerintah melalui kerja-kerja kemanusiaan.
“Kami menggerakkan seluruh kekuatan partai. Kader turun langsung, ambulans dikirim, bantuan logistik disalurkan, bahkan Kapal Laksamana Malahayati dikerahkan. Ini bentuk gotong royong PDIP mendukung upaya negara dalam situasi darurat,” jelasnya.
Namun demikian, posisi sebagai penyeimbang tidak membuat PDIP segan berbeda pandangan dengan pemerintah. Salah satunya terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.
Seno menegaskan, PDIP secara konsisten menolak wacana tersebut karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.
“Bagaimana pemimpin bisa memahami denyut rakyat jika ia tidak dipilih langsung oleh rakyat? Ketika ia hanya dipilih segelintir orang, ikatan emosional dengan masyarakat akan hilang,” ujarnya.
Ia mengakui, sikap tersebut membuat PDIP berada di jalur yang tidak ramai diikuti partai lain. Namun, menurutnya, partai tetap memilih konsisten meski harus menempuh “jalan sunyi”.
“Kami sadar jalan ini tidak populer. Tapi kami yakin masih banyak rakyat yang ingin kepala daerah dipilih langsung. Di tengah kesunyian itu, PDIP berani mengambil sikap yang tegas dan berbeda,” pungkas Seno.(faz/ham)
