Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa proses penggabungan atau merger antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus mengalami penambahan dan hingga saat ini masih berlangsung. Konsolidasi tersebut menjadi sinyal penguatan struktur industri BPR di tengah upaya peningkatan daya tahan dan kualitas tata kelola perbankan daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan tren merger BPR menunjukkan perkembangan positif seiring dorongan penguatan industri yang telah dituangkan dalam roadmap pengembangan dan penguatan BPR-BPRS.
“Terkait dengan upaya konsolidasi BPR-BPRS dapat kami sampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antara BPR terus mengalami penambahan dan masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Dian dalam RDKB, dikutip Minggu (11/1/2026).
Menurut Dian, konsolidasi menjadi strategi penting untuk membentuk BPR dengan skala usaha yang lebih memadai, permodalan yang lebih kuat, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik.
OJK menilai konsolidasi juga akan memperkuat peran BPR-BPRS, termasuk BPR Syariah, serta memperbesar sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penggerak perekonomian daerah.
Adapun, OJK sebelumnya sedang memproses penggabungan 226 BPR dan BPRS yang akan dikonsolidasikan menjadi 79 entitas BPR/BPRS.
Baca Juga
- OJK Cabut Aturan Lama TI BPR, Standar Keamanan Digital Kini Lebih Ketat
- Kronologi dan Alasan OJK Cabut Izin Usaha BPR Suliki Gunung Mas
- Penguatan Permodalan Bank: BEI Intensif Diskusi dengan BPR
“Hingga posisi 10 Desember 2025, OJK telah menyelesaikan persetujuan penggabungan BPR dan BPRS dari 130 entitas menjadi 45 entitas. Selanjutnya, saat ini sedang dilakukan proses penggabungan terhadap 226 BPR/BPRS menjadi 79,” ujar Dian dalam jawaban tertulis, Jumat (19/12/2025).
Deretan Daftar Merger hingga Konsolidasi BPRBisnis mencatat OJK telah mendorong beberapa BPR untuk melaksanakan merger, seperti penggabungan dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Cirebon, yakni Bank Kabupaten Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ).
Penggabungan ini merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin seluruh BPR daerah berada dalam satu kendali provinsi untuk memperkuat struktur industri keuangan mikro.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar penyatuan badan hukum, tetapi strategi regional untuk membentuk BPR yang lebih kuat dan efisien.
Menurut dia, konsolidasi diperlukan agar permodalan semakin solid, jangkauan layanan kredit meningkat, dan daya saing terhadap lembaga keuangan lain lebih baik.
"Dua BPR di Kabupaten Cirebon diarahkan untuk merger sesuai instruksi pemerintah provinsi. Tujuannya agar entitas tersebut lebih kuat dan tidak terpencar di tingkat kabupaten,” ujar Agus, Jumat (21/11/2025).
Agus menjelaskan pemerintah provinsi selama ini menjadi pihak yang aktif mendorong restrukturisasi perbankan daerah. Dengan pengelolaan berada di satu tangan, pola bisnis BPR dapat disinergikan sehingga tidak terjebak fragmentasi layanan seperti dalam model kepemilikan kabupaten/kota.
Langkah tersebut juga dinilai dapat mempermudah pengawasan dan memperkuat kemampuan permodalan untuk mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selanjutnya, tiga BPR yakni PT BPR Rejeki Insani dan PT BPR Dutabhakti Insani (Jawa Tengah), serta PT BPR Bina Kharisma Insani (Jawa Timur) akan digabungkan ke dalam PT BPR Bina Sejahtera Insani yang juga berbasis di Jawa Tengah.
Rencana penggabungan yang diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi 14 Juni 2025 ini berlandaskan POJK No. 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS. Pasca-merger, PT Insani Investama akan menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan 93%, bernilai nominal Rp96,34 miliar.
Beberapa nama individu seperti Alex Iskandar Widjaja dan Herningsih, serta Koperasi Karyawan Insani, turut memperkuat struktur kepemilikan baru. Merger ini diharapkan membentuk entitas dengan permodalan lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kapasitas pembiayaan yang lebih besar bagi pelaku UMKM di wilayah Jawa.
Muhammadiyah pun ikut menorehkan langkah besar melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Matahari. Organisasi besar ini tengah menjajaki merger antar-BPRS di lingkungan internalnya sebagai bagian dari upaya membentuk Bank Umum Syariah (BUS) milik sendiri.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan keinginan umat untuk memiliki bank syariah sendiri sangat kuat, dan regulator memberikan dukungan penuh terhadap langkah tersebut.
“OJK sangat mendukung agar BPRS di lingkungan Muhammadiyah merger. Masyarakat Muhammadiyah ingin punya BUS sendiri,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Dua BPRS di Yogyakarta dan Semarang kini menjadi pionir penjajakan. Seiring itu, melalui surat edaran bernomor 124/HIM/1.0/C/2025, Muhammadiyah menyerukan agar seluruh amal usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi otonomnya menempatkan dana di Bank Syariah Matahari, yang baru mengantongi izin OJK pada 18 Juni 2025.
Lalu, dua BPR di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan merger untuk memenuhi modal inti minimum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan PT BPR Kabalong Abdi Swadaya bergabung ke dalam PT BPR Wiranadi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 88X, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Penyerahan salinan keputusan pemberian izin penggabungan kedua BPR dilakukan di kantor OJK Provinsi NTB, Kamis (20/3).
“Dengan penggabungan kedua BPR ini, diharapkan dapat secara cepat memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat tools penerapan manajemen risiko dan tata kelola, sehingga dapat mendorong penguatan daya saing industri BPR/S di NTB,” jelas Rudi dari keterangan resminya, Selasa (25/3/2025). Dengan penggabungan tersebut, jumlah BPR/S di NTB menjadi 18 BPR dan tiga BPRS.
