Korea Utara menuduh adanya dugaan pelanggaran perbatasan oleh sebuah pesawat yang melintas perbatasan wilayah Ganghwa di Korea Selatan ke kota Kaesong di Korea Utara. Namun Korea Selatan membantah tuduhan tersebut.
Korut kini menuntut penjelasan Korea Selatan terkait drone yang terbang di atas wilayahnya. Kini situasi antara Korut dan Korsel meningkat akibat tuduhan drone tersebut.
Dilansir AFP, Minggu (11/1/2026), Korut menuduh sebuah pesawat melintasi perbatasan wilayah dari Ganghwa di Korea Selatan ke kota Kaesong di Korea Utara pada awal Januari lalu. Korut juga merilis foto-foto puing-puing drone yang diklaim telah ditembak jatuh.
Korsel pun menolak klaim tersebut. Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan drone tersebut bukanlah model yang dioperasikan oleh militernya.
"Untungnya, militer Korea Selatan menyatakan sikap resmi bahwa itu bukan dilakukan oleh mereka dan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk memprovokasi atau mengganggu kami," kata Kim Yo Jong, saudari pemimpin Korut Kim Jong Un, menggunakan nama resmi Korea Selatan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah.
"Tetapi penjelasan terperinci harus diberikan tentang kasus sebenarnya dari drone yang melintasi perbatasan selatan Republik kami," katanya, menurut KCNA.
Respons Korsel
Menanggapi tuduhan Korea Utara, militer Korsel mengatakan penyelidikan yang dilakukan mengungkap bahwa mereka tidak 'memiliki drone yang dimaksud, dan juga tidak mengoperasikan pesawat drone apa pun pada waktu dan tanggal yang ditentukan oleh Korea Utara'.
Sementara itu Presiden Korsel Lee Jae Myung memerintahkan "penyelidikan cepat dan teliti" oleh tim investigasi gabungan militer-polisi.
Mengenai kemungkinan bahwa warga sipil mengoperasikan drone tersebut, Lee mengatakan: "Jika benar, itu adalah kejahatan serius yang mengancam perdamaian di Semenanjung Korea dan keamanan nasional".
Namun Kim Yo Jong mengatakan dia tidak peduli apakah itu drone militer atau sipil, dengan mengatakan 'itu bukan (detail) yang ingin kita ketahui'.
"Yang jelas hanyalah fakta bahwa drone dari Korea Selatan melanggar wilayah udara negara kita," tambahnya, menurut KCNA.
Kim mengakhiri pernyataannya dengan menyebut Korea Selatan sebagai "sekelompok preman dan sampah".
Para analis mengatakan pernyataan Kim Yo Jong menunjukkan bahwa Pyongyang ingin menangani masalah ini sebagai masalah diplomatik.
"Pyongyang telah mengindikasikan bahwa mereka tidak berniat mengubah ini menjadi masalah militer melalui pernyataan Kim," kata Hong Min, seorang analis di Institut Unifikasi Nasional Korea.
Namun, tuntutan Kim untuk meminta penjelasan "menandakan pergeseran menuju serangan diplomatik dengan meminta pertanggungjawaban pihak berwenang" atas serangan tersebut, katanya kepada AFP.
Tuduhan baru tentang drone ini muncul ketika mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol sedang diadili atas tuduhan bahwa ia secara ilegal memerintahkan operasi drone, dengan harapan memprovokasi respons dari Pyongyang dan menggunakannya sebagai dalih untuk upayanya yang singkat untuk memberlakukan darurat militer.
Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun lalu karena upayanya memberlakukan darurat militer.
(yld/wnv)
