Alasan PDIP Nyatakan sebagai Partai Penyeimbang Pemerintah: Konstitusi Kita Tak Mengenal Oposisi

Politikus PDIP, Seno Bagaskoro dalam konferensi pers Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026). (Sumber: Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, menegaskan partainya menempati posisi tersendiri dalam konstelasi politik Indonesia. PDIP disebutnya tidak bergabung ke pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, tetapi juga tidak menjadi oposisi.

Seno menyebut PDIP adalah "partai penyeimbang" untuk pemerintahan. Sikap tersebut disebutnya telah ditegaskan pimpinan partai sejak jauh hari.

Menurut Seno, PDIP tidak menjadi oposisi karena istilah "oposisi" tidak ada dalam konstitusi Indonesia. Sehingga, PDIP lebih tepat dipandang sebagai "mitra kritis" pemerintah.

Baca Juga: Habiburokhman Jamin Pandji Pragiwaksono Tidak Dipidana Sewenang-wenang dengan KUHP Baru

"Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai cara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah," kata Seno dalam konferensi pers Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

"Karena tujuannya adalah, ya sudah, ini sebagai bentuk cermin benggala, kami akan menjadi antitesis, tetapi logikanya dalam pemerintah Indnesia yang menganut azas presidensial, tidak ada opsisi. Kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi."

Meskipun demikian, Seno menyebut PDIP tidak takut untuk mengambil sikap yang berbeda dengan pemerintah. Salah satu contohnya adalah wacana kepala daerah ditunjuk DPRD yang digulirkan Partai Gerindra.

"Buat kami prinsip pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kita, kita memasuki rezim pemilu," katanya.

"Bukan rezim elite, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang."

Baca Juga: Kader Muda PDIP Tolak Kepala Daerah Ditunjuk DPRD: Demokarsi Harus Maju ke Depan, Jangan Maju-Mundur

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV