Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) lebih dari dua pack per orang guna meningkatkan distribusi sekaligus memperluas akses pangan terjangkau.
Rizal mengatakan usulan penambahan kuota pembelian beras SPHP tersebut akan terlebih dahulu diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar kebijakan berjalan terkoordinasi serta mendukung efektivitas distribusi pangan yang merupakan subsidi dari pemerintah.
"Iya, mudah-mudahan (setiap orang bisa beli beras SPHP lebih dari dua pack). Kita akan ajukan dulu ke Bapanas supaya juga turnover-nya itu juga banyak," kata Rizal ditemui di sela Rapat Kerja Nasional bersama seluruh jajaran bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta, Minggu.
Ia menyampaikan kebijakan pembelian beras SPHP di atas dua pack sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan seluruh masyarakat.
Baca juga: Bulog pastikan gudang sewa 2 juta ton aman dan layak hadapi panen raya
Rizal menegaskan kebijakan itu disiapkan untuk memperkuat distribusi beras program SPHP, yang mana jumlah realisasi beras subsidi itu sepanjang 2025 mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.
Adapun Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton yang direncanakan berjalan berkelanjutan sepanjang tahun tanpa terputus seperti pola sebelumnya. Target itu tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya.
Penyaluran SPHP beras dirancang berlangsung dari Januari hingga Desember 2026 agar distribusi lebih stabil, tidak terhenti sementara, serta mampu merespons kebutuhan pasar.
Menurutnya evaluasi menunjukkan distribusi SPHP sebelumnya belum optimal karena pelaksanaan terfragmentasi, sempat berhenti beberapa bulan, sehingga realisasi penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Ke depan, kata Rizal, mekanisme distribusi SPHP tetap sama namun akan dibuat lebih fleksibel, terutama terkait jumlah pembelian per orang agar penyaluran lebih efektif dan merata.
"Penyaluran beras SPHP tahun ini ditargetkan 1,5 juta ton ke depan, yang kami akan laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong," ujar Rizal.
Dengan strategi distribusi sepanjang tahun dan pelonggaran kuota pembelian, Bulog optimistis penyaluran SPHP beras dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Selain beras, Bulog juga menargetkan penyaluran SPHP jagung sebesar 500 ribu ton sebagai bagian dari penguatan stabilisasi harga pakan untuk peternak di dalam negeri.
Baca juga: Bulog siapkan 1 juta ton beras premium untuk ekspor 2026
Penyaluran SPHP dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Adapun beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Rizal mengatakan usulan penambahan kuota pembelian beras SPHP tersebut akan terlebih dahulu diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar kebijakan berjalan terkoordinasi serta mendukung efektivitas distribusi pangan yang merupakan subsidi dari pemerintah.
"Iya, mudah-mudahan (setiap orang bisa beli beras SPHP lebih dari dua pack). Kita akan ajukan dulu ke Bapanas supaya juga turnover-nya itu juga banyak," kata Rizal ditemui di sela Rapat Kerja Nasional bersama seluruh jajaran bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta, Minggu.
Ia menyampaikan kebijakan pembelian beras SPHP di atas dua pack sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan seluruh masyarakat.
Baca juga: Bulog pastikan gudang sewa 2 juta ton aman dan layak hadapi panen raya
Rizal menegaskan kebijakan itu disiapkan untuk memperkuat distribusi beras program SPHP, yang mana jumlah realisasi beras subsidi itu sepanjang 2025 mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.
Adapun Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton yang direncanakan berjalan berkelanjutan sepanjang tahun tanpa terputus seperti pola sebelumnya. Target itu tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya.
Penyaluran SPHP beras dirancang berlangsung dari Januari hingga Desember 2026 agar distribusi lebih stabil, tidak terhenti sementara, serta mampu merespons kebutuhan pasar.
Menurutnya evaluasi menunjukkan distribusi SPHP sebelumnya belum optimal karena pelaksanaan terfragmentasi, sempat berhenti beberapa bulan, sehingga realisasi penyaluran jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Ke depan, kata Rizal, mekanisme distribusi SPHP tetap sama namun akan dibuat lebih fleksibel, terutama terkait jumlah pembelian per orang agar penyaluran lebih efektif dan merata.
"Penyaluran beras SPHP tahun ini ditargetkan 1,5 juta ton ke depan, yang kami akan laksanakan strateginya sepanjang tahun. Jadi tidak seperti yang lalu terpotong-potong," ujar Rizal.
Dengan strategi distribusi sepanjang tahun dan pelonggaran kuota pembelian, Bulog optimistis penyaluran SPHP beras dapat berjalan maksimal sekaligus menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Selain beras, Bulog juga menargetkan penyaluran SPHP jagung sebesar 500 ribu ton sebagai bagian dari penguatan stabilisasi harga pakan untuk peternak di dalam negeri.
Baca juga: Bulog siapkan 1 juta ton beras premium untuk ekspor 2026
Penyaluran SPHP dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.
Adapun beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
