Jakarta, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) mendesak adanya langkah transformasi dan reformasi pada institusi Polri.
Hal tersebut masuk ke dalam poin rekomendasi eksternal yang dibacakan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 di Jakarta.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memastikan agar Polri tetap berada pada jalur profesionalisme dan tidak terseret dalam arus politik praktis.
Dia menyatakan, PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," kata Jamaluddin saat membacakan poin rekomendasi di hadapan seluruh peserta rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Senin, 12 Januari 2026.
PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Dia menyebut, bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya,” ungkap dia.
