Oleh: Jaleswari Pramodhawardani, Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45)
Rapat Kerja Nasional partai politik (Rakernas parpol) sepanjang 2025 berlangsung nyaris tanpa kegaduhan. Kata-kata yang beredar adalah konsolidasi, stabilitas, kesinambungan. Tak ada nada tinggi. Tak ada perdebatan terbuka. Dalam tafsir optimistis, hal ini bisa dibaca sebagai tanda kedewasaan politik.
Baca Juga: Demokrat tapi Aristokrat?
Namun demikian, demokrasi tidak tumbuh dari ketenangan semacam itu. Demokrasi hidup dari ketegangan, dari perbedaan yang dipertaruhkan, dari konflik gagasan yang tidak segera diselesaikan demi kenyamanan bersama.
Kesenyapan Partai
Yang mencolok dari Rakernas bukan apa yang dibicarakan, melainkan apa yang tidak dibicarakan. Warga nyaris tak disebut, kecuali sebagai istilah abstrak: “rakyat”, “masyarakat”, “basis pemilih”. Mereka hadir sebagai konsep, bukan sebagai pengalaman hidup.
Rakernas memberi petunjuk penting justru lewat kesenyapannya, kesenyapan tentang absennya warga dari pusat percakapan politik. Bisa jadi justru yang paling menentukan dalam rakernas itu adalah apa yang tidak dibicarakan.
Kesenyapan itu barangkali bukan semata tanda kesepakatan, melainkan cermin kegelisahan yang tak menemukan bahasa.
Koalisi yang melebar tidak serta-merta menenteramkan batin partai-partai yang ada; ia hanya merapikan posisi sambil menunda keputusan. Diam dalam hal ini bisa berarti mencari aman: menimbang untung-rugi berada di dalam atau di luar kekuasaan.
Tetapi di sela kalkulasi itu, satu pertanyaan nyaris tak diajukan: ke mana rakyat ditempatkan? Apakah kepentingan dan kebutuhan mereka ikut ditimbang, baik saat partai memilih bergabung maupun memilih menjaga jarak?
Ketika rakyat dibiarkan sendiri, jangan heran bila kelak tumbuh apa yang disebut “partai jalanan”: bukan institusi resmi, melainkan amarah yang terorganisasi, mengusung rasa keadilan versinya sendiri, lahir justru ketika partai-partai memilih membungkam seribu bahasa.
Koalisi Aman
Gejala itu tampak jelas dalam Rakernas Partai Nasional Demokrat (NasDem) (Agustus 2025) dan Partai Golkar (Februari 2025).
NasDem mengusung tema “Kemandirian Berpikir demi Kemajuan Bangsa”, sebuah frasa yang menjanjikan jarak kritis dan refleksi ideologis.
Namun isi rakernasnya justru menegaskan dukungan politik yang “tulus” kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Disertai pembahasan peta jalan elektoral dan konsolidasi organisasi.
Isu-isu yang menyentuh langsung kehidupan warga, biaya hidup, kerentanan tenaga kerja, koreksi atas arah kebijakan negara nyaris tak hadir sebagai pokok perdebatan.
Adapun Golkar menunjukkan pola serupa. Rakernasnya menekankan pemantapan konsolidasi internal dan penerjemahan hasil munas (musyawarah nasioal) ke dalam dukungan penuh terhadap pemerintahan.
Bahasa stabilitas dan loyalitas mendominasi, sementara kritik struktural terhadap kualitas demokrasi pascapemilu hampir sepenuhnya absen.
Dua rakernas itu dengan diksi berbeda namun arah serupa memperlihatkan kecenderungan yang sama: partai tidak sedang mencari alternatif politik, melainkan menyesuaikan diri secara rapi dengan pusat kekuasaan.
Secara struktural, inilah wajah demokrasi Indonesia pasca-2024: yakni demokrasi yang mapan secara prosedural, tetapi menipis secara substantif.
Garis antara pendukung dan pengkritik pemerintahan menjadi kabur. Koalisi melebar, oposisi menyempit, hampir menghilang.
Kritik tidak dilarang, tetapi dilembagakan agar tidak mengganggu. Partai politik, yang seharusnya menjadi penghubung antara negara dan warga, perlahan larut ke dalam logika negara itu sendiri.
Warga Yang Ditinggalkan
Rakernas memang forum internal partai secara organisatoris. Tetapi secara politik, ia selalu berdimensi publik.
Keputusan rakernas nantinya akan membentuk sikap fraksi di parlemen, memengaruhi arah kebijakan pemerintah, dan menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan.
Oleh karena itu, membatasi rakernas sebagai urusan rumah tangga partai adalah kekeliruan konseptual. Partai bukan organisasi privat; ia adalah institusi publik dengan mandat konstitusional.
Namun pada 2025, dimensi publik rakernas terasa menyusut. Isu-isu mendasar seperti reformasi sistem pemilu dan pendanaan partai, independensi lembaga negara, relasi sipil-militer, krisis iklim, merosotnya ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kesiapsiagaan bencana tidak menjadi pusat pembahasan.
Padahal inilah persoalan yang menentukan kualitas demokrasi dan keselamatan warga. Ketidakhadiran isu-isu ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan pilihan politik, pilihan untuk tidak mengusik struktur kekuasaan yang sedang dikonsolidasikan.
Sebagai pembanding, Rakernas PKS (November 2025) dan PAN (November 2025) memang menampilkan nuansa yang sedikit berbeda.
PKS masih menyelipkan bahasa “masukan kritis” dan pelayanan publik. PAN berbicara tentang penguatan struktur dan manajemen internal secara terbuka.
Namun pada akhirnya, kedua partai ini tetap bergerak dalam orbit yang sama: dukungan terhadap pemerintahan lebih menonjol daripada tawaran koreksi struktural.
Penulis : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- Rakernas parpol
- PDIP
- Nasdem
- Golkar
- PAN
- rakernas partai
