Bisnis.com, JAKARTA - PDIP mendesak pemerintah untuk menjalankan reformasi TNI-Polri guna mencegah dwifungsi hingga memastikan aparat penegak hukum bebas dari intervensi politik.
Desakan merupakan hasil Rapat Kerja Nasional ke-I PDIP. Keputusan yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin menjelaskan bahwa transformasi Polri berupaya menguatkan akuntabilitas untuk memastikan kinerja Polri sesuai tupoksi sebagai alat negara, bukan pada kekuasaan jangka pendek.
"Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri yang bertugas di akar rumput, untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," katanya, Senin (12/1/2026).
Dia menyampaikan berdasarkan hasil keputusan Rakernas, meminta presiden untuk memperketat mekanisme check and balances melalui pengawasan parlemen dan pemberdayaan Kompolnas.
Melalui upaya tersebut, tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Begitupun bagi TNI yang diharapkan profesional dan terhindar dari politik praktis.
"Rakernas I Partai menegaskan kembali komitmen reformasi untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional yang teguh pada amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis," ujarnya.
Baca Juga
- Prabowo: TNI-Polri Sebenarnya Satu, Lahir dari Perjuangan Kemerdekaan
- TNI jadi Penyidik Tindak Pidum di RUU KUHAP, YLBHI: Berbahaya Bisa Hidupkan Dwifungsi ABRI
- Pembelaan Prabowo soal UU TNI, Tak Ada Niat Mau Bangkitkan Dwifungsi
Selain itu, pemerintah didesak menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sesuai dengan risiko pengabdian prajurit di medan tugas.
"Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," tandasnya.
