Perdana, Presiden Prabowo ke IKN Setelah Dilantik

BALIKPAPAN, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur untuk pertama kalinya setelah dilantik sebagai kepala negara sejak 20 Oktober 2024. Ia menumpangi helikopter putih kepresidenan dan mendarat di lapangan hijau depan Istana Presiden IKN pada Senin (13/1/2026) sekitar pukul 18.45 Wita.

“Ini rumput beneran atau apa? Bagus sekali,” kata Prabowo sesaat setelah menjejakkan kaki di lapangan rumput tersebut.

Presiden terbang ke IKN setelah meresmikan infrastruktur energi terintegrasi pengembangan kilang Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Dalam keterangan resmi pada situs presidenri.go.id, kunjungan ini memperkuat arah kebijakan pemerintah mewujudkan pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan. 

Hal ini juga disebut sebagai penegasan keberlanjutan pembangunan IKN yang ditarget menjadi ibu kota politik pada 2028. Narasumber Kompas, aparatur sipil negara setempat, menyebut Presiden beristirahat di hotel bintang lima pertama di IKN, Swissotel Nusantara. Pada Selasa (13/1/2025), Presiden diagendakan berkeliling meninjau progres pembangunan di IKN.

Dalam agenda tersebut, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Otorita IKN mencatat, sampai akhir 2025, pembangunan Kantor Kementerian Koordinator, Istana Presiden, Istana Garuda, dan sejumlah apartemen ASN telah selesai dibangun. Sedikitnya 2.000 ASN telah bekerja dan berkantor di ibu kota baru tersebut.

Mulai akhir 2025, IKN memasuki tahap dua pembangunan. Jika sebelumnya pembangunan fokus pada infrastruktur dasar dan kantor lembaga eksekutif, pembangunan kini fokus pada kompleks lembaga yudikatif dan legislatif.

Lokasi kantor lembaga legislatif, yakni gedung DPR dan DPD, berada di sisi timur laut istana presiden. Adapun kompleks kantor lembaga yudikatif, yakni kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY), berada di sisi barat daya Istana Presiden. Artinya, kompleks lembaga yudikatif dan legislatif berada di sisi kiri dan kanan istana.

Secara umum, pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan. Berturut-turut, dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025-2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025), dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, mulai 2026, pembangunan kantor lembaga legislatif, yudikatif, dan apartemen untuk pejabatnya dibangun. Sebelumnya, pada 2025, sedikitnya 7.000 pekerja konstruksi tinggal di hunian pekerja konstruksi (HPK). 

“Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” kata Basuki.

Selain itu, Otorita IKN juga membangun infrastruktur dasar berupa jalan yang menghubungkan perkantoran dan area lain di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pembangunan Jalan 1B - 1C, jalan utama di KIPP IKN, menghubungkan kawasan pendidikan, pemerintahan, hingga perumahan.

Proyek tersebut dilaksanakan dalam tujuh paket pekerjaan (paket A–G). “Rata-rata progres pembangunan telah mencapai 99 persen,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar.