Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah bank syariah Tanah Air menyambut positif pembentukan Departemen Pengembangan UMKM dan Syariah. Kehadiran departemen di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan UMKM.
Langkah OJK tersebut dinilai memberi sinyal penguatan kebijakan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Pembentukan departemen baru dipandang dapat mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih terarah, variatif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran perbankan syariah dalam menopang perekonomian nasional.
Corporate Secretary Division Head PT Bank Mega Syariah Hanie Dewita menyampaikan langkah OJK membentuk departemen baru diharapkan dapat mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui skema syariah yang lebih variatif dan berdaya saing.
“Fokus OJK pada kebijakan, penyusunan strategi dan pengembangan UMKM akan memperbesar peluang bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih agresif namun tetap pruden,” kata Hanie kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).
Ia meyakini, dukungan regulasi yang lebih kuat akan mendorong pertumbuhan pembiayaan UMKM secara lebih optimal. Dampak lanjutannya diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional, mengingat UMKM mendominasi struktur usaha di Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Anggoro Eko Cahyo. Menurut dia, pembentukan departemen baru di OJK, ditambah kebijakan yang akomodatif dari OJK dan Bank Indonesia, menjadi stimulus bagi perbankan untuk lebih lincah dan ekspansif dalam menyalurkan pembiayaan UMKM yang sehat dan berkualitas.
Baca Juga
- Manajer Investasi Reksa Dana Xdana Syariah Pilih Tutup Bisnis
- BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) Rp500 Miliar
- Kurs Rupiah Turun 7 Hari Beruntun Saat APBN 2026 Diperkirakan Bakal Minus di Atas 3%
Namun demikian, Anggoro menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pertumbuhan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencakup perluasan akses pembiayaan, pendampingan usaha, program sertifikasi halal, pembukaan akses pasar, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan secara merata.
Dengan strategi yang tepat dan dukungan regulasi yang kuat, Anggoro optimistis UMKM akan menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi syariah nasional pada 2026. “Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan off-taker (penjamin pembelian) adalah kunci agar UMKM naik kelas,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).
Sebelumnya, pada Desember 2025 OJK resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan kehadiran departemen tersebut merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung agenda pemerintah memajukan UMKM.
Salah satu tugas departemen ini adalah mensinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk keuangan yang kompetitif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. OJK juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen.
