JAKARTA, KOMPAS.com - Dorongan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung kembali mengemuka setelah menjadi salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya menekan tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada tanpa mengurangi hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya.
Namun, di balik wacana tersebut, muncul pertanyaan mendasar: seperti apa skema e-voting yang realistis dan aman jika benar-benar diterapkan dalam Pilkada di Indonesia?
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, penerapan teknologi pemilu tidak dapat dilakukan secara ekstrem dengan langsung mengganti seluruh sistem pemungutan dan penghitungan suara yang selama ini digunakan.
Baca juga: Komisi II Tampung Usulan PDI-P soal Pilkada Langsung dengan E-Voting
“Sebaiknya penerapan teknologi pemilu dilakukan secara gradual, tidak langsung ekstrem mengganti semuanya,” kata Titi kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Menurut Titi, digitalisasi pemilu harus ditempatkan sebagai proses bertahap yang dirancang untuk memperkuat integritas pemilu, bukan sekadar mengejar efisiensi atau kecepatan hasil.
Tidak Langsung E-Voting TotalTiti berpendapat bahwa langkah awal yang lebih memungkinkan dalam skema digitalisasi pemilu adalah menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau electronic recapitulation (e-rekap), bukan langsung e-voting dalam arti pemungutan suara elektronik penuh.
“Lebih baik mulai dulu secara serius dengan menerapkan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik untuk mempercepat penyediaan hasil pemilu serta guna mencegah manipulasi dan kecurangan yang bisa mendistorsi kemurnian suara pemilih,” ujar dia.
Skema e-rekap dinilai dapat menjadi pintu masuk penerapan teknologi pemilu karena masih mempertahankan mekanisme pemungutan suara manual, juga memanfaatkan teknologi untuk proses penghitungan dan rekapitulasi hasil.
Setelah tahap e-rekap berjalan dengan baik, Titi menilai, e-voting dapat mulai diuji cobakan secara terbatas, bukan langsung diterapkan secara nasional.
“E-voting sebaiknya dimulai bertahap diujicobakan terlebih dahulu di pemilu luar negeri yang memang memiliki sebaran pemilih sangat terfragmentasi lintas benua,” kata Titi.
Dia bilang, karakteristik pemilih luar negeri berbeda dengan pemilih di dalam negeri.
Jarak yang jauh, keterbatasan jumlah tempat pemungutan suara, serta biaya logistik yang tinggi kerap menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri.
Jika sistem e-voting dapat dibuktikan bersih dan aman dalam konteks tersebut, Titi menyebutkan, barulah teknologi tersebut dapat dikembangkan secara perlahan ke tahapan berikutnya.
Baca juga: PDI-P Dorong Penerapan E-Voting untuk Tekan Biaya Mahal Pilkada Langsung
“Kalau sistemnya bersih dan aman, baru kemudian dikembangkan perlahan untuk pilkada-pilkada di kota besar dengan geografis dan infrastruktur teknologi serta kondisi masyarakat yang mendukung penggunaan teknologi e-voting,” ujarnya.
