Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia memperluas jejaring kemitraan strategis sepanjang 2025 di tengah ketidakpastian global. Hasilnya, RI berhasil mengantongi tujuh kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari strategi diversifikasi dan penguatan ketahanan nasional.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan penguatan kerja sama lintas sektor tersebut merupakan bagian dari strategi Diplomasi Ketahanan, yang mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan sebagai instrumen stabilisasi.
"Empat pertemuan 2+2 dalam satu tahun terakhir mencerminkan kesadaran strategis bahwa di tengah dunia yang semakin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak terpisahkan," ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Dalam kerangka kedaulatan dan keamanan, Indonesia menyepakati tujuh kerja sama pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum dengan sejumlah negara mitra, antara lain Australia, Kanada, Prancis, Turki, dan Yordania. Indonesia juga membentuk kemitraan strategis dengan Rusia dan Thailand, serta kemitraan strategis komprehensif dengan Vietnam.
Sugiono menegaskan berbagai kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat kepastian kerja sama dan interoperabilitas antarmitra.
"Bagi Indonesia, pertahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan, tetapi melalui kepastian, pencegahan, dan membuka ruang-ruang dialog," tegasnya.
Sinergi diplomasi dan pertahanan juga tercermin dari pelaksanaan empat dialog two plus two (2+2) antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dengan negara mitra utama, yakni China, Jepang, Australia, dan Turki. Forum ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk pengelolaan risiko strategis dan pencegahan salah hitung di tengah meningkatnya ketegangan global.
"Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi," kata Sugiono.
Di bidang ekonomi, pemerintah menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi mitra dan penguatan arsitektur kerja sama. Sepanjang 2025, Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union (EAEU), sembari mendorong penyelesaian berbagai perundingan perdagangan lainnya.
"Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar," ujar Sugiono.
Ke depan, pemerintah menegaskan diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk memperluas kemitraan strategis, memperkuat daya tahan nasional, dan memastikan Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi mampu ikut menentukan arah di tengah tekanan global.
(luc/luc)
