Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memulihkan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,49 triliun dari APBN 2026 serta mengusulkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu, 14 Januari 2026. Ia menegaskan komitmen Kementan untuk membantu petani bangkit dari dampak bencana.
“Kami akan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia dan mengusulkan tambahan anggaran agar pemulihan sektor pertanian dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh,”kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.
Dari APBN 2026, Kementan telah menyiapkan Rp1,49 triliun untuk pemulihan pascabencana. Dana tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah ringan dan sedang serta perbaikan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida sebesar Rp641,25 miliar.
Amran menjelaskan, bantuan ini diprioritaskan untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Untuk sawah yang rusak berat, diperlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN untuk penataan lahan dan Kementerian PUPR terkait perbaikan jaringan irigasi.
Selain itu, Kementan memperkirakan masih dibutuhkan tambahan anggaran Rp5,1 triliun agar pemulihan sektor pertanian dapat dilakukan secara komprehensif. Anggaran tersebut diusulkan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah Rp3,4 triliun, rehabilitasi perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta perbaikan bangunan dan fasilitas penunjang Rp291 miliar.
“Kami memohon dukungan Komisi IV DPR RI agar tambahan anggaran ini dapat disetujui sehingga pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,”jelasnya.
Di luar APBN, Kementan juga menghimpun bantuan kemanusiaan. Hingga kini, donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah mencapai Rp75 miliar dan telah disalurkan dalam tiga tahap bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan longsor tersebut melanda sejumlah daerah, antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, total luas sawah terdampak di tiga provinsi mencapai 107.324 hektare, terdiri dari 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Lahan padi dan jagung yang mengalami gagal panen tercatat sekitar 44,6 ribu hektare.
Selain itu, perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa terdampak di area seluas 29.310 hektare, lahan hortikultura rusak 1.803 hektare, serta lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang. Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur pertanian, termasuk rumah potong hewan, alat dan mesin pertanian, balai penyuluhan, bendungan, jaringan irigasi, serta jalan produksi.
“Kami terus memperbarui data dampak bencana melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar penanganan dan pemulihan bisa tepat sasaran,” pungkas Amran.
Editor: Redaksi TVRINews
