GenPI.co - Mantan Menkopolhukam Mahfud MD menilai pihak Nadiem Makarim semestinya mendapatkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.
Mahfud menjelaskan sesuai Pasal 143 KUHP lama, yakni saat pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan mesti disertai surat dakwaan.
Dalam surat dakwaan tersebut, harus disertai lampiran-lampiran pendukung.
Hal ini mencakup alat bukti hingga hasil audit perhitungan kerugian negara.
Pada kenyataannya, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang menjadi terdakwa belum menerima hasil audit BPKP, meski persidangan sudah berjalan.
Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui kanal YouTube-nya Mahfud MD Official, dikutip Rabu (14/1).
"Seharusnya itu sudah diterima oleh Nadiem dan atau pengacaranya sebelum sidang,” kata Mahfud.
Mahfud menilai sangat tidak adil bagi Nadiem belum menerima hasil audit BPKP mengenai kasus yang disangkakan kepadanya.
“Di dalam pasal 143 KUHAP yang lama yang berlaku bagi hukumnya Nadiem ini menyebutkan pada saat pelimpahan perkara ya dari Kejaksaan ke Pengadilan itu harus diserahkan surat dakwaan,” papar dia.
Mahfud menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak adil apabila hingga persidangan berlangsung Nadiem tak menerima hasil audit BPKP.
“Surat dakwaan itu naskah dakwaan beserta lampiran-lampiran pendukungnya termasuk alat buktinya. Nah, di situ termasuk di situ lampiran-lampiran itu hasil audit, hasil perhitungan kerugian negara atas perkara, atas kasus yang didakwakan itu," tegas dia.
Mahfud pun mempertanyakan bagaimana Nadiem dan timnya dapat memahami dakwaan apabila sampai akhir persidangan belum membaca hasil audit BPKP.(*)
Jangan lewatkan video populer ini:
