AS Cap Ikhwanul Muslimin di Mesir, Libanon, Yordania sebagai Teroris

AMERIKA Serikat menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Libanon, dan Yordania sebagai kelompok teroris. Ini seiring Washington mengintensifkan penindakannya terhadap saingan Israel di seluruh dunia.

Keputusan pada Selasa (14/1) itu diambil beberapa minggu setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintahannya untuk memulai proses memasukkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam daftar hitam.

Departemen Keuangan AS memberi label kelompok-kelompok di Yordania dan Mesir sebagai teroris global yang ditunjuk secara khusus. Departemen Luar Negeri memasukkan organisasi Libanon ke dalam daftar hitam dengan sebutan yang lebih serius yaitu organisasi teroris asing (FTO).

Baca juga : Pemerintahan Trump akan Izinkan Israel Caplok Tepi Barat Palestina?

Pemerintahan Trump menyebutkan dugaan dukungan terhadap kelompok Palestina Hamas dan aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Israel di Timur Tengah sebagai alasan di balik penargetan Ikhwanul Muslimin.

"Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin mengaku sebagai organisasi sipil yang sah. Sementara di balik layar, mereka secara eksplisit dan antusias mendukung kelompok teroris seperti Hamas," kata Departemen Keuangan AS dalam suatu pernyataan.

Penjabat pemimpin umum Ikhwanul Muslimin Mesir, Salah Abdel Haq, mengatakan kelompok tersebut secara tegas menolak penetapan ini dan akan menempuh semua jalur hukum untuk menantang keputusan ini yang merugikan jutaan Muslim di seluruh dunia.

Baca juga : Mesir Dorong AS Lindungi Hak Rakyat Palestina Tentukan Nasib Sendiri

Abdel Haq pada Selasa menyatakan bahwa tekanan dari Israel dan Uni Emirat Arab di Washington mendorong keputusan pemerintahan Trump.

"Kami membantah semua tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin Mesir telah mengarahkan, mendanai, memberikan dukungan material, atau terlibat dalam terorisme," katanya kepada Al Jazeera dalam satu pernyataan.

"Penetapan ini tidak didukung oleh bukti yang kredibel dan mencerminkan tekanan asing eksternal dari UEA dan Israel, bukan penilaian objektif atas kepentingan AS atau fakta di lapangan."

Penetapan Washington menjadikan pemberian dukungan material kepada kelompok-kelompok tersebut ilegal. Mereka juga memberlakukan sanksi ekonomi untuk mencekik aliran pendapatan kelompok-kelompok tersebut. Label FTO (Organisasi Teroris Asing) membawa hukuman tambahan berupa larangan bagi anggota kelompok tersebut untuk memasuki AS.

Ikhwanul Muslimin

Didirikan pada 1928 oleh cendekiawan Muslim Mesir Hassan al-Banna, Ikhwanul Muslimin memiliki cabang dan kelompok di seluruh Timur Tengah, termasuk partai politik dan organisasi sosial.

Kelompok ini dan afiliasinya menyatakan komitmen mereka terhadap partisipasi politik yang damai.

Cabang Ikhwanul Muslimin di Libanon, yang dikenal sebagai al-Jamaa al-Islamiya, diwakili di Parlemen Libanon.

Di Yordania, kelompok ini memenangkan 31 kursi Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan umum 2024 melalui sayap politiknya, Front Aksi Islam.

Namun, Amman melarang organisasi tersebut tahun lalu karena menuduhnya terkait dengan sesuatu yang disebut pemerintah Yordania sebagai rencana sabotase.

Ikhwanul Muslimin Mesir memenangkan satu-satunya pemilihan presiden yang diadakan secara demokratis di negara itu pada 2012. Namun Presiden Mohamed Morsi digulingkan setahun kemudian dalam kudeta militer dan meninggal di penjara pada 2019.

Kairo telah melarang Ikhwanul Muslimin dan melancarkan penindakan besar-besaran terhadap para pemimpin dan anggota kelompok tersebut sejak 2013, memaksa organisasi tersebut untuk bersembunyi dan mengasingkan diri.

Pada Selasa, Kementerian Luar Negeri Mesir menyambut baik penetapan cabang Ikhwanul Muslimin Mesir sebagai teroris global oleh AS dan menyebutnya sebagai langkah penting.

Dalam satu pernyataan, kementerian tersebut mengatakan bahwa keputusan Washington mencerminkan bahaya kelompok ini dan ideologi ekstremisnya serta ancaman langsung yang ditimbulkannya terhadap keamanan dan stabilitas regional dan internasional.

Organisasi-organisasi yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah menjadi kritikus vokal terhadap perang genosida Israel di Gaza di negara mereka.

Al-Jamaa al-Islamiya mendukung Hizbullah dalam front dukungan mereka sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza melawan Israel. Ini berujung pada perang habis-habisan pada September 2024.

Pada Kamis, kelompok tersebut menekankan bahwa mereka adalah gerakan politik dan sosial Libanon yang berlisensi.

Organisasi tersebut telah beroperasi secara terbuka di bawah hukum selama beberapa dekade.

"Langkah ini ialah keputusan politik dan administratif Amerika, bukan berdasarkan putusan pengadilan Libanon atau internasional mana pun, dan tidak memiliki efek hukum di Libanon. Satu-satunya otoritas tetaplah Konstitusi Libanon, hukum yang berlaku, dan lembaga negara Libanon," kata al-Jamaa al-Islamiya.

Mereka menambahkan bahwa penetapan AS tersebut, "Melayani kepentingan pendudukan Israel yang terus melakukan agresi terhadap negara dan rakyat kami."

Dampak di AS

Di AS dan negara-negara Barat lain, aktivis sayap kanan selama bertahun-tahun mencoba untuk menjelekkan komunitas imigran Muslim dan kritikus Israel dengan tuduhan terkait dengan Ikhwanul Muslimin.

Beberapa sekutu garis keras Trump di Kongres menyerukan untuk memasukkan kelompok tersebut ke dalam daftar hitam selama bertahun-tahun.

Setelah Trump mengeluarkan dekritnya untuk menetapkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Libanon, Mesir, dan Yordania sebagai organisasi teroris, gubernur Republik Texas dan Florida bergerak untuk menindak kelompok hak-hak sipil Muslim terkemuka di AS.

Kedua negara tersebut menetapkan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) bersama dengan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris.

CAIR, yang membantah memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, telah menggugat mereka sebagai tanggapan. (I-2)