Pemerintah India mendorong sektor quick-commerce yang tengah tumbuh pesat di negaranya untuk lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para pekerja lepas yang menjadi tulang punggung layanan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan India, Mansukh Mandaviya, dikabarkan bertemu dengan jajaran eksekutif Blinkit milik Zomato, Instamart milik Swiggy, serta Zepto.
Dalam pertemuan itu, dikutip dari Bloomberg, Mandaviya meminta perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan bahasa pemasaran yang menjanjikan pengantaran dalam 10 menit, sekaligus membahas upaya peningkatan keselamatan dan kondisi kerja para kurir.
Model pengiriman supercepat sempat gagal berkembang di sejumlah negara lain. Namun di India, tren ini justru melesat dalam beberapa tahun terakhir.
Konsumen di kota-kota besar India kini terbiasa mendapatkan berbagai barang, mulai dari konsol PlayStation 5 hingga kebutuhan dapur diantar hanya dalam waktu 10 hingga 15 menit.
Perusahaan seperti Zepto, Blinkit, dan Instamart telah menggelontorkan ratusan juta dolar AS untuk membangun dark store, yakni gudang kecil yang ditempatkan secara strategis di lingkungan permukiman dan berfungsi sebagai pusat distribusi. Mereka juga merekrut pasukan kurir dalam jumlah besar, seiring ketatnya persaingan di sektor e-commerce India yang sedang meledak.
Namun, pertumbuhan pesat ini juga meningkatkan tekanan terhadap para pekerja. Pada malam Tahun Baru 2025, lebih dari 200 ribu pekerja lepas menggelar aksi protes di berbagai kota besar India, bertepatan dengan periode puncak pengantaran.
Federasi Pekerja Transportasi Berbasis Aplikasi India melaporkan para pekerja menuntut perlindungan hukum, jaminan sosial, upah yang lebih layak, serta perubahan sistem denda otomatis yang menurunkan peringkat mereka jika pengiriman terlambat.
Kekhawatiran soal keselamatan juga mencuat, terutama terkait kurir yang harus berpacu dengan lalu lintas demi mengejar tenggat waktu pengantaran.
“Model pengiriman ultra-cepat 10 hingga 15 menit secara signifikan mengubah profil risiko dan tingkat stres pekerjaan lepas,” kata Prabir Jha, pendiri sekaligus CEO konsultan SDM Prabir Jha People Advisory, mengutip South China Morning Post.
Di tengah gelombang protes pekerja dan tekanan dari kementerian ketenagakerjaan, Blinkit dilaporkan telah menghapus pesan pemasaran yang menjanjikan pengiriman dalam 10 menit. Bloomberg menyebut para pesaingnya juga diperkirakan akan mengikuti langkah serupa.
Kabar ini muncul tak lama setelah India memberikan status hukum kepada jutaan pekerja lepas dan pekerja platform melalui undang-undang ketenagakerjaan baru. Aturan tersebut secara resmi mendefinisikan pekerja lepas dan platform, serta mewajibkan perusahaan agregator seperti layanan pesan-antar makanan dan transportasi daring menyisihkan 1% hingga 2% dari pendapatan tahunan mereka (dengan batas maksimal 5% dari total pembayaran kepada pekerja) ke dalam dana jaminan sosial yang dikelola pemerintah.
Menurut lembaga pemikir pemerintah India, NITI Aayog, ekonomi lepas di India mempekerjakan sekitar 7,7 juta pekerja pada 2020–2021. Jumlah itu diproyeksikan melonjak menjadi 23,5 juta pekerja pada 2029–2030.
