Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan strategis terkait sektor energi. Khususnya menyangkut penugasan khusus kepada PT Pertamina untuk pembelian produk energi dari Amerika Serikat.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui akun Instagram pribadinya @airlanggahartarto_official.
"Menghadiri Rapat Koordinasi terkait penyampaian hasil kajian kebijakan penugasan khusus kepada PT Pertamina dalam rangka pembelian produk energi dari Amerika Serikat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI," tulis Airlangga dikutip Kamis (15/1/2026).
Bersama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terdapat dua rancangan Peraturan Presiden yang disusun sebagai respons atas penerapan Tarif Resiprokal Amerika Serikat atau yang dikenal sebagai Tarif Trump.
Kedua rancangan Perpres tersebut telah melalui proses evaluasi oleh KPK.
"Kepada rekan-rekan media, saya menegaskan bahwa kedua rancangan Perpres tersebut telah melalui proses evaluasi oleh KPK, khususnya dalam aspek penilaian risiko (risk assessment), guna mengidentifikasi potensi kerawanan sejak tahap perumusan kebijakan," ujarnya.
Menurut Airlangga, keterlibatan KPK dalam proses perumusan menjadi langkah strategis dan krusial, terutama dalam rangka mitigasi korupsi di sektor energi.
"Sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan nasional," ujarnya.
(arj/mij)
