Siasat Menepis Cemas: Ketika Rumah Menjadi Benteng Ekonomi di Tengah Badai Inflasi

Malang (beritajatim.com) – Pasangan suami istri asal Malang, Jawa Timur, Erha Authonul Muther dan Monika, mungkin bisa dibilang punya cara pandang menarik soal pemilikan rumah. Cara pandang itu bahkan bertolak belakang dengan kebanyakan anak muda yang masuk kategori Generasi Z (Gen Z).

Dalam kacamata sejumlah pakar ekonomi, Gen Z, termasuk pula Generasi Milenial, memilih untuk menunda memiliki rumah. Beberapa alasannya seperti kondisi ekonomi yang tidak pasti, harga rumah yang semakin melambung, serta tingkat pendapatan yang relatif stagnan.

Tetapi bagi Erha dan Monika, alasan di atas malah jadi landasan mereka memiliki rumah. Karena dengan adanya rumah, keduanya justru bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih baik.

“Justru karena ekonomi tidak pasti, maka saya memutuskan untuk mengambil rumah,” ujar Erha saat berbincang dengan beritajatim.com di kediamannya, Rabu (14/1/2025).

Erha dan Monika adalah pasangan yang bekerja di sektor swasta. Keduanya memiliki penghasilan bulanan yang nilainya masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Malang yang berlaku saat ini. Dengan kondisi tersebut, tentu sulit untuk bisa memiliki hunian, apalagi dengan fasilitas perbankan seperti KPR.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik per Februari 2025, rata-rata gaji masyarakat Indonesia berada di angka Rp3.094.818 per bulan. Angka yang secara matematis nyaris mustahil untuk mengejar harga properti di perkotaan yang terus melangit.

Data inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Gen Z tak kunjung bisa punya rumah. Alhasil, banyak kaum muda yang akhirnya memilih untuk menghabiskan uangnya untuk kebutuhan lain. Sebut saja misalnya, membeli ponsel mewah, barang-barang bermerek, jajan di kafe mahal, dan banyak lagi. Alasannya pun cukup rasional. Kalaupun mereka memilih menabung, hasilnya juga belum tentu bisa beli rumah dalam waktu dekat.

Alasan lain yang juga membuat Gen Milenial dan Z tak kunjung punya rumah adalah bayangan soal ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan. Mereka khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk dalam karir seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika itu terjadi, maka mereka kehilangan kemampuan untuk membayar angsuran pembelian rumah. Akhirnya, aset hilang akibat disita bank, sementara kondisi ekonomi sedang berantakan.

Demikian halnya dengan Erha dan Monika. Jika melihat dari sisi pendapatan, di mana Erha punya pemasukan bulanan sekitar Rp3 juta dan Monika hanya Rp2,5 juta. Dengan tingkat pendapatan tersebut, tentu mustahil bagi masing-masing untuk bisa memiliki hunian.

Sudut ruang kerja di salah satu rumah subsidi milik nasabah KPR BTN di Malang

Beruntung, ada solusi yang ditawarkan perbankan yaitu joint income (gabungan penghasilan). Akhirnya, Erha dan Monika bisa memiliki rumah di komplek perumahan sederhana di Wagir, Kabupaten dengan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dari BTN Syariah.

“Kalau pakai gaji saya sendiri yang Rp3 juta, jelas tidak masuk (lolos bank). Tapi karena BTN membolehkan joint income dengan istri, total pendapatan kami jadi Rp5,5 juta. Itu yang membuat kami akhirnya bisa akad kredit,” kata Erha.

Di mata Erha, rumah bukan sekadar aset mati. Hunian adalah benteng pertahanan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang makin tak pasti. Apalagi, inflasi selalu menghantui.

Erha mengaku ketakutan terbesarnya bukanlah cicilan melainkan hilangnya nilai mata uang akibat gerusan inflasi. Data Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Bank Indonesia Triwulan I-2025 yang tumbuh 1,07 persen secara tahunan (yoy) mengonfirmasi kecemasannya: harga properti akan terus naik, sementara nilai uang di tabungan bisa tergerus.

Inilah mengapa bagi Erha rumah adalah benteng pertahanan. Rumah adalah aset lindung nilai (hedging) yang paling masuk akal untuk menyelamatkan jerih payah keringatnya.

“Rumah itu semacam pelindung mata uang kita dari inflasi. Makanya dia disebut aset. Ketakutan finansial pasti ada, apalagi gaji saya tidak pasti, hanya dari freelance dan bisnis kecil-kecilan. Tapi justru karena inflasi dan isu lay-off tidak bisa dipastikan, saya butuh kepastian di satu hal, tempat tinggal,” tegasnya dengan tatapan tajam.

Pilihan Erha jatuh pada skema pembiayaan syariah. Alasannya pragmatis dan sangat teknis, jauh dari sekadar sentimen religius semata. Ia memilih unit rumah di posisi sudut. Dalam kalkulasi ekonominya, skema syariah menawarkan satu hal yang sangat mahal harganya di era fluktuasi suku bunga acuan: cicilan flat alias tetap dari awal hingga selesai.

“Cicilannya flat. Tidak ada bunga tambahan atau kejutan kenaikan cicilan ketika sudah berjalan beberapa tahun. Bagi saya, ini pilihan paling masuk akal,” ungkapnya.

Ada cerita menarik di balik perjalanannya menjadi debitur. Awalnya, ia mengajukan pembiayaan pemilikan rumah melalui jalur konvensional. Sayangnya, upaya tersebut terhalang kendala teknis administrasi.

Bak takdir yang menemukan jalannya, setelah berkas dibenahi, data-datanya justru lolos verifikasi di BTN Syariah yang sekarang berubah menjadi BSN (Bank Syariah Nasional). “Mungkin itu takdir, tapi takdir yang teknis,” kekehnya.

Bagi Erha, penting untuk memastikan nominal cicilan. Ia mengambil tenor paling lama, 20 tahun dengan cicilan sekitar Rp1,1 juta.

“Mengapa paling lama? Agar risiko masa depan bisa diminimalisir. Jika lima tahun lagi saya kaya raya, uang sejuta itu akan terasa sangat ringan. Tapi jika kondisi memburuk, cicilan itu masih masuk akal untuk dibayar. Sama seperti biaya ngekos.”

Erha menghitung dengan cermat. Jika ia memilih mengontrak rumah selama 5 tahun dengan biaya Rp20 juta per tahun, ia akan menghabiskan Rp100 juta tanpa sisa aset.

Dengan mencicil rumah, uang yang keluar berubah menjadi aset yang nilainya terus merangkak naik. Rumah yang ia beli seharga Rp166 juta, diprediksi Erha bisa menyentuh angka Rp250 juta dalam lima tahun ke depan.

Namun, di luar hitungan itu, ia menyentuh satu aspek fundamental yang sering luput dari perdebatan properti soal kesehatan mental. Dengan memilik rumah ia merasa kesehatan mentalnya menjadi aman.

“Kita tidak khawatir ke mana harus pulang. Punya rumah itu menciptakan rasa kepemilikan. Kita tumbuh dan menua di situ. Itu membuat mental lebih nyaman, jadi kita bisa fokus cari duit. Di era kapitalisme ini, punya sesuatu yang benar-benar milik kita itu membuat kita enjoy karena hidup cuma sekali,” jelasnya dengan filosofis.

Mencari Ketenangan di Kedungkandang

Narasi serupa datang dari Titis Bayu Widagdo di Kedungkandang, Kota Malang. Ia menghindari bunga floating yang fluktuatif. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) Triwulan I-2025 tumbuh 1,07 persen (yoy). Kenaikan ini menjadi ancaman nyata bagi pekerja muda. Titis merasa Rumah sebagai kunci ketenangan.

Titis, seorang milenial pengguna BTN Syariah, melihat perbankan syariah bukan sekadar label agama, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri terhadap kejutan ekonomi. Menurutnya, Bank BTN Syariah itu menghadirkan ketenangan untuk masa depan.

“Kondisi global naik turun, konflik di mana-mana. Itu memberikan kekhawatiran. BTN Syariah memberikan opsi dengan tidak adanya kejutan kenaikan bunga. Dalam merancang masa depan, kita butuh yang terencana dan tertata.”

Bagi Titis, keputusan mengambil KPR Syariah adalah kombinasi antara keputusan finansial dengan kenyamanan batin. Ia menyadari banyak bank menawarkan bunga promo yang murah di awal dengan ‘bunga pengantin’ istilahnya, tetapi mencekik dengan bunga floating di tahun berikutnya. Ketidakpastian itulah yang ia hindari. Baginya, hijrah ke syariah adalah hijrah ke kepastian arus kas (cashflow).

“Saya rasa anggapan bahwa BTN Syariah itu kaku atau kuno itu tidak tepat. Layanan mobile bankingnya sudah canggih, setara dengan bank lain. Segala kebutuhan transaksi hidup saya bisa dilakukan di aplikasi BTN Mobile,” tambahnya.

Bagi Titis, menempati rumah akad dengan skema yang jelas sejak awal menghilangkan rasa panik. Ketenangan itulah yang membuat ia dan keluarga nyaman menempati rumah baru.

“Saya bahkan merekomendasikan ini ke saudara dan partner saya, karena saya ingin membagi rasa aman ini. Tidak ada rasa was-was nanti cicilan naik jadi berapa. Semua sudah direncanakan,” jelas bapak satu anak itu pada beritajatim.com pada Rabu (14/1/2026)

Pragmatisme dan Keamanan Legalitas di Madiun

Narasi tentang rumah sebagai benteng pengaman juga datang dari wilayah barat Jawa Timur. Di Madiun, Ardi Wina Saputra, penghuni perumahan Griya Sejahtera Hills yang dikembangkan Win Property, memiliki perspektif yang lebih pragmatis namun krusial terkait legalitas.

Bagi Ardi, lokasi adalah raja, pertimbangan utama memilih rumah bagianya itu soal wilayah. “Nyaman, sejuk, bebas polusi, dan akses mudah. Kalau malam lapar ingin pesan makanan online, driver tidak nyasar. Itu penting,” kata Ardi.

Sebagai nasabah BTN Konvensional, Ardi mengaku pilihannya banyak dipengaruhi oleh kerjasama pengembang. Di perumahannya, pengembang memiliki relasi kuat dengan BTN, yang mempermudah proses akad kredit.

Seorang nasabah mengakses layanan digital BTN Syariah (Bale Syariah) di lingkungan perumahannya

Ia menyebut relasi ini sebagai tajam ke atas, di mana bank memiliki posisi tawar kuat terhadap pengembang, yang justru menguntungkan konsumen. Meskipun ada bank lain, pengembang menyarankan BTN. Dan ternyata, BTN memang memudahkan.

“Saya juga tipe yang memilih cicilan flat sejak awal tahun 2021. Ambil termin 20 tahun dengan cicilan Rp950 ribu. Pokoknya flat. Saya tidak mau ambil risiko dengan kenaikan suku bunga yang dipengaruhi kondisi politik dan ekonomi,” jelas Ardi saat dihubungi pada Selasa (13/1/2026).

Ardi menyoroti satu fenomena anomali yang menarik di lingkungannya. Di perumahannya, warga yang membeli rumah secara kredit (KPR) melalui BTN justru memiliki kejelasan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang lebih cepat dibandingkan pembeli tunai.

“Di perumahanku, semua yang KPR justru SHM-nya sudah jelas ada di bank. Berbeda dengan yang beli cash, kadang ada masalah di notaris atau pengembang menunda-nunda pengurusan. Pihak pengembang itu sepertinya lebih ‘takut’ dan segan ke pihak bank, sehingga legalitas nasabah KPR diprioritaskan. Jadi BTN itu memastikan legalitas kami aman,” paparnya.

Meski demikian, Ardi masih memiliki kewaspadaan terhadap keamanan siber perbankan digital secara umum, yang membuatnya belum 100% beralih ke transaksi digital penuh, meski ia mengakui kemudahan aplikasi BTN untuk membayar angsuran.

“Tahun 2021 saya beli, sekarang harganya sudah naik drastis. Kalau ngontrak, uang hilang. Kalau beli rumah, meski bangunan nilainya turun (depresiasi), tanahnya naik terus. Bagi saya, rumah adalah aset awal. Kalau ada rezeki lagi, ya tambah aset, bukan diperbesar rumahnya,” ujarnya logis.

Menjahit Ekosistem dari Hulu ke Hilir

Keresahan Ardi soal legalitas bukanlah paranoid semata. Di sisi lain meja, para pengembang pun mengakui ketatnya aturan main yang diterapkan bank pelat merah ini. Apa yang dirasakan Ardi soal jaminan legalitas ini diamini oleh pelaku industri.

BTN tidak hanya bermain di hilir (konsumen), tapi mencengkeram ekosistem di hulu (pengembang). Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, menegaskan bahwa peran BTN tidak berhenti pada pembiayaan konsumen di hilir, melainkan menjadi napas bagi seluruh ekosistem dari hulu.

“BTN ini membiayai yang membangun rumah dan yang membeli rumah. Jadi ekosistemnya jalan. Fokus BTN memang perumahan, dan itu yang kami rasakan nyata di lapangan,” ujar Makhrus.

Menurutnya, dukungan pembiayaan modal kerja seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembang hingga skema Kredit Pemilikan Proyek (KPP) dengan bunga kompetitif sekitar 6 persen, membuat kontraktor lebih percaya diri. Hal ini memungkinkan pengembang mempercepat penyelesaian proyek dan merespons kebutuhan pasar secara lebih terukur.

Data BI Triwulan I-2025 menunjukkan anomali penjualan rumah tipe menengah dan besar terkontraksi, namun penjualan rumah tipe kecil justru tumbuh 21,75%. Ketua DPD APERSI Jatim, H. Makhrus Sholeh, menilai data ini membuktikan bahwa pasar MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) seperti Erha adalah penopang industri.

​“Gen Z ini bukan tidak produktif, tapi pola kerjanya dan pendapatannya yang terbatas. BTN membaca itu dengan skema adaptif untuk rumah tipe kecil,” tegas Makhrus.

Pandangan optimis Makhrus tentang ekosistem tersebut divalidasi secara teknis oleh Wakil Ketua Bidang Perbankan Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur, Suwoko, S.H. Ia membenarkan temuan lapangan bahwa nasabah KPR BTN memang mendapatkan jaminan legalitas yang lebih ketat.

“Memang sulit, jika perizinan pengembang belum beres atau masih proses, BTN tidak akan mau memproses KPR-nya. Jadi kalau nasabah merasa pengurusan SHM lebih cepat via KPR BTN dibanding beli tunai, itu pasti. Karena syarat akad adalah split SHM dan perizinan harus komplit dulu,” jelas Suwoko yang juga pernah menjabat sebagai Ketua REI Komisariat Malang.

Tampilan antarmuka SuperApp “Bale by BTN” dengan latar belakang kawasan hunian mitra BTN di Malang

Suwoko turut memberi apresiasi sekaligus memberikan catatan konstruktif di usia BTN yang ke-76. Sebagai mitra tertua yang telah berjalan beriringan selama 51 tahun, REI berharap digitalisasi dan inovasi digital seperti aplikasi Bale by BTN yang mempermudah pembayaran angsuran tidak menghilangkan sentuhan manusia.

“Inovasi digital Bale itu sangat membantu, namun pelayanan personal jangan sampai hilang. Dulu tim BTN sering turun ke lapangan, nongkrong di kantor developer. Sekarang karena regenerasi dan serba komputer, komunikasi kadang hanya via data atau notifikasi sistem jika ada berkas kurang. Padahal, kemitraan butuh komunikasi intens untuk solusi cepat,” pesan Suwoko, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan relasi manusiawi.

Analisis Sosiologis: Mengapa Gen Z dan Milenial Bertindak Demikian?

Fenomena yang dialami Erha, Titis, dan Ardi bukanlah kejadian acak. Ini adalah cerminan perubahan sosiologis mendalam pada struktur masyarakat Indonesia pasca-pandemi dan di tengah disrupsi digital.

Pakar Sosiologi Keluarga Universitas Brawijaya (UB), Astrida Fitri Nuryani, S.TP., M.Si., menjelaskan bahwa kepemilikan rumah bagi generasi sekarang memiliki dimensi yang kompleks. Ada celah antargenerasi yang nyata.

“Orang tua dari generasi Boomer atau Gen X menghadapi fakta bahwa hunian lebih mudah diperoleh di era mereka. Ini sering menimbulkan konflik internal keluarga ketika dihadapkan pada fakta betapa sulitnya Gen Z dan milenial membeli rumah sekarang,” ujar Astrida.

Menurut Astrida, rumah bukan lagi sekadar tempat berteduh, tapi sebuah status simbol kedewasaan dan kemandirian. Namun, tekanan sebagai Sandwich Generation generasi yang terhimpit tanggung jawab mengurus orang tua dan anak sekaligus membuat keputusan membeli rumah menjadi beban mental tersendiri.

“Mekanisme pertahanan diri mereka muncul. Mereka merasa ada hal yang lebih penting dari sekadar status, yaitu rasa aman. Banyak milenial menunda beli rumah bukan karena tidak mau, tapi karena tekanan risiko (risk society) dan keinginan untuk mempertahankan gaya hidup atau kebebasan pribadi,” jelasnya.

Namun, Astrida menampik jika Gen Z dianggap tidak ingin menikah atau punya rumah. Menurutnya, kepemilikan rumah masih menjadi status penting untuk membangun rumah tangga. Bahkan, banyak Gen Z merasa terbebani tanggung jawab untuk menyediakan rumah yang dulu gagal disediakan orang tua mereka. Mereka ingin menjadi anak berbakti.

Di sinilah peran literasi finansial menjadi kunci. Gen Z dan milenial kini memiliki akses informasi tanpa batas tentang investasi saham, kripto, reksadana. Rumah bukan satu-satunya jalan, namun tetap menjadi prioritas bagi mereka yang mencari stabilitas di tengah ketidakpastian pasar kerja.

Senada dengan Astrida, Luluk Dwi Kumalasari, M.Si., Dosen Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), menyoroti aspek rasionalitas instrumental dalam keputusan milenial. Mengutip teori Max Weber, Luluk melihat bahwa Gen Z dan milenial saat ini sangat kalkulatif.

“Mereka berpikir logis. Dengan gaji UMR, tuntutan pekerjaan tinggi, dan kompetisi ketat, mereka butuh hunian yang tidak menambah beban mental. KPR Syariah atau cicilan flat menjadi pilihan rasional instrumental: alat yang paling efisien untuk mencapai tujuan rasa aman tadi,” ungkap Luluk.

Luluk juga mencatat adanya pergeseran fungsi rumah. “Bagi anak muda sekarang, rumah adalah ruang multifungsi dan fleksibel. Bukan sekadar aset warisan seperti cara pandang orang tua dulu. Ini adalah tempat istirahat fisik dan mental dari dunia kerja yang burnout. Ini oase.”

Ia juga memberikan catatan mengenai lokasi. Rumah subsidi seringkali jauh di pinggiran. Ini memunculkan biaya transportasi dan kelelahan baru. Ini dilema.

“Namun, pesan saya bagi Gen Z, jangan takut. Membangun mentalitas tangguh dan mengatur prioritas finansial sejak dini mengurangi gaya hidup konsumtif adalah kunci untuk tetap bisa memiliki hunian di tengah gempuran harga yang irasional,” pesan Luluk.

Inovasi BTN Menjawab Kegalauan Zaman

Menjawab keresahan dan kebutuhan spesifik dari generasi Z dan milenial yang juga sejalan dengan analisis para pakar, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus melakukan transformasi masif di usianya yang ke-76 tahun ini. Sebagai pionir KPR sejak 1976, BTN tidak tinggal diam melihat perubahan demografi dan perilaku konsumen.

Salah satu langkah strategis terbesar adalah pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) BTN menjadi Bank Umum Syariah (BUS) bernama PT Bank Syariah Nasional (BSN). Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah nasional.

“Pemisahan UUS BTN dilakukan dengan mempertimbangkan prospek positif pertumbuhan ekonomi syariah. Ini strategi memperkuat peran BTN dalam ekosistem perbankan nasional. Dengan menjadi BUS, sinergi dengan induk akan lebih erat, layanan lebih berkualitas, dan operasional lebih efisien,” terang Nixon usai RUPSLB di Jakarta pada November 2025 lalu.

Nixon menambahkan, pemisahan ini didukung oleh regulasi POJK 16/2022 yang kondusif. Seluruh hak dan kewajiban UUS BTN akan beralih ke Bank Syariah baru (BSN) pada tanggal efektif yang akan segera ditetapkan. Ini akan menciptakan pertumbuhan berimbang antara bisnis konvensional dan syariah.

Tak hanya soal struktur korporasi, BTN juga agresif di lini depan untuk mempermudah akses kepemilikan. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengungkapkan keberhasilan transformasi tenaga penjual melalui program New Sales Force Management.

“Kami memperkuat kapabilitas tim penjualan dengan sistem target dan monitoring ketat. Hasilnya, proporsi sales produktif melonjak dari 16 persen menjadi 43 persen. Hingga kini, BTN telah menyalurkan KPR Non-Subsidi sebesar Rp3,8 triliun melalui 9 Sales Center,” ujar Hirwandi dilansir dari laman resmi BTN, pada pertengahan 2025 lalu.

BTN juga memahami betul kebutuhan milenial akan kemudahan di awal. Hirwandi menjelaskan adanya penawaran special rate 2,65 persen fixed selama 3 tahun untuk akad kredit hingga September 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan diskon biaya administrasi dan provisi, serta bebas biaya appraisal.

“Ini bentuk dukungan kami pada program 3 Juta Rumah pemerintah. Bukan hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tapi seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin mengapresiasi mitra developer terbaik yang berkontribusi nyata,” tambahnya.

Bale by BTN, Ekosistem Digital dalam Genggaman

Menjawab tantangan gaya hidup digital yang disinggung Titis dan kebutuhan transaksi cepat yang diinginkan Ardi, BTN meluncurkan Super App bertajuk Bale by BTN. Ini bukan sekadar aplikasi cek saldo, melainkan sebuah ekosistem perumahan dalam genggaman.

“Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan. Per hari ini, Bale sudah tersambung dengan 2,3 juta user dan volume transaksi sebesar Rp6,6 triliun per bulannya. Kami menargetkan 4 juta user di akhir tahun,” ujar Nixon dalam peluncurannya di Istora Senayan pada Februari, 2025 lalu.

Sementara itu, SEVP Digital Business BTN, Thomas Wahyudi, menekankan bahwa keunikan Bale by BTN terletak pada konsep Life Cycle Ecosystem di sektor perumahan. Aplikasi ini melayani konsep Living, Renting, Selling, & Buying.

“BTN telah menggabungkan platform BTN Properti ke dalam Bale by BTN. Kami adalah bank pertama yang memiliki inisiatif pengajuan KPR online yang efisien. Anak muda seperti Gen Z yang terbiasa serba cepat bisa mengajukan rumah tanpa harus datang ke kantor cabang. Nanti, notaris pun akan didigitalkan,” jelas Thomas.

Thomas menambahkan bahwa aplikasi ini didesain dengan tampilan catchy untuk menarik segmen muda. Fitur-fiturnya tidak hanya transaksional, tapi juga lifestyle, investasi, hingga cashflow tracker yang membantu milenial mengatur keuangan agar tidak boncos.

“Performance digital BTN menunjukkan quantum leap. Saldo tabungan naik 43 persen dan eDepo melonjak 103 persen. Ini bukti kepercayaan nasabah makin tinggi karena kemudahan yang kami tawarkan,” tambah Thomas.

Membangun Negeri dari Ruang Tamu

Dari lereng Wagir hingga dataran Madiun, dari ruang kuliah sosiologi hingga ruang rapat direksi di Jakarta, satu benang merah terjalin bahwa rumah itu fondasi. Bagi Erha, ia adalah benteng ekonomi melawan inflasi. Bagi Titis, ia adalah oase ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagi Ardi, ia adalah kepastian hukum dan aset masa depan.

Di usia ke-76 tahun, BTN membuktikan bahwa inovasi bukan hanya soal teknologi canggih atau angka-angka di bursa saham. Inovasi sejati adalah kepekaan membaca kecemasan zaman kecemasan sandwich generation, ketakutan akan inflasi, kerinduan akan hunian, dan menjawabnya dengan solusi nyata.

Sinergi antara inovasi produk syariah yang menenangkan, kemudahan akses melalui transformasi tenaga pemasar, dan ekosistem digital Bale yang komprehensif, adalah cara BTN membangun negeri. Seperti kata Erha dalam keterangan penutupnya, “Kita tahu ke mana kita akan pulang.” Dan BTN, selama 76 tahun, telah memastikan jalan pulang itu ada. [dan/beq]