Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh kabupaten sebagai upaya strategis meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Indonesia.
Langkah ini dilakukan menyusul potensi krisis sampah yang semakin nyata di berbagai daerah, sehingga diperlukan koordinasi dan dukungan politik yang kuat agar program pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.
Advertisement
Dalam pertemuan dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta, Rabu, Menteri Hanif menekankan pentingnya peran DPRD sebagai pengambil keputusan dan pengawas di tingkat kabupaten.
Keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada dukungan Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, karena mereka menjadi ujung tombak pemerintahan di daerah yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.
"Jadi tentu dengan konsolidasi seperti ini harapan kita akan semakin banyak mendapat dukungan dari stakeholder yang ada di tingkat tapak. Sebagaimana kita ketahui ujung tombak dari pemerintahan kita ada di kabupaten," ujar Hanif, melansir Antara, Kamis (15/1/2026).
Keterlibatan DPRD bukan sekadar bentuk dukungan formal, tetapi juga berperan dalam memobilisasi sumber daya, mengawasi pelaksanaan program, dan memastikan adanya regulasi yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan ini, program pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya fokus pada pengurangan sampah di pusat kota, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.



