Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Tito menyebut, bencana yang melanda ketiga wilayah tersebut telah menimbulkan dampak besar, baik korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan ekonomi masyarakat.
“Bahwa bencana yang ada di Sumatera ini menyangkut tiga provinsi, hidrometeorologi, ini telah menimbulkan sejumlah kerugian, dampak kepada masyarakat. Setidaknya yang kita catat per 14 Januari 2025 yang hilang 141 orang. Semula total pengungsi 2 juta lebih, sekarang sudah menjadi 131,5 ribu,” kata Tito Karnavian saat rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Kamis (15/1).
Tito menyebutkan, bencana tersebut berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, termasuk kerusakan rumah, fasilitas umum, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, hingga rumah ibadah.
Total rumah rusak tercatat mencapai 175.050 unit, dengan rincian rusak ringan 75.653 rumah, rusak sedang 45.085 rumah, dan rusak berat 53.412 rumah.
“Rumah yang rusak total 14 Januari 175.050. Yang ringan itu 75.653. Dan kemudian yang rusak sedang 45.085 dan rumah yang rusak berat 53.412,” ujarnya.
Sumbar: Pemerintahan dan Layanan Publik Hampir Pulih
Tito menyampaikan, Sumatera Barat menjadi provinsi dengan progres pemulihan paling cepat. Hingga 14 Januari, korban meninggal di Sumatera Barat tercatat 264 orang, sementara 72 orang dinyatakan hilang.
“Khusus Sumatera Barat, catatan terakhir saja yang meninggal adalah 264 orang, dan yang hilang 72 orang. Pengungsinya yang semula 16 ribu lebih, sekarang 10,9 ribu,” ucap Tito.
Kerusakan rumah di Sumatera Barat mencapai 12.672 unit, dengan rincian 6.725 rusak ringan, 2.954 rusak sedang, dan 2.993 rusak berat. Dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah terdampak bencana.
“Sehingga akhirnya 16 daerah yang tadinya terdampak, sekarang bisa dikatakan 4 yang sebagian besar sudah pulih, atau mendekati pulih,” ujar Tito.
Ia menambahkan, seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Barat telah berjalan normal, demikian pula seluruh RSUD yang telah kembali beroperasi. Namun, masih terdapat sejumlah puskesmas dan sarana pendidikan yang membutuhkan perhatian, terutama di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kota Padang.
Selain itu, akses jalan darat di Pasaman, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, dan Agam masih memerlukan penanganan lanjutan.
Sumut: Infrastruktur dan Pendidikan Masih Jadi Tantangan
Untuk Sumatera Utara, Tito mencatat 18 dari 33 kabupaten/kota terdampak bencana, dengan 163 kecamatan dan 897 desa terdampak.
“Untuk wilayah Sumatera Utara, dari 33 ya Pak Bobby ya jumlah Kabupaten/Kota, yang terdampak 18 Kabupaten/Kota. 163 Kecamatan, Desa 897,” kata Tito.
Jumlah pengungsi di Sumatera Utara menurun signifikan dari semula 53 ribu menjadi 13,6 ribu jiwa. Tito menyebut, layanan pemerintahan dan kesehatan sebagian besar telah kembali berjalan normal.
“Untuk pemerintahan kabupaten, semuanya lancar,” ujarnya.
Namun, ia mengakui sektor pendidikan menjadi tantangan besar di Sumatera Utara. Sejumlah daerah seperti Langkat, Kota Medan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan masih mencatat kerusakan sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA.
Akses jalan darat juga masih bermasalah di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang.
Selain itu, Tito menyoroti belum optimalnya pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya pasar dan UMKM di Medan, Langkat, Nias, hingga Tapanuli.
Aceh: Dampak Terberat, Pemulihan Masih Butuh Kerja Keras
Aceh menjadi provinsi dengan dampak bencana paling besar. Hingga 14 Januari, korban meninggal tercatat 551 orang, sementara 28 orang dinyatakan hilang.
“Untuk Aceh, per 14 Januari, 551 yang wafat. Sementara yang hilang 28 orang,” ujar Tito.
Jumlah pengungsi di Aceh masih mencapai 171,1 ribu jiwa, meski telah turun drastis dari 1,4 juta orang pada awal bencana. Kerusakan rumah di Aceh tercatat 144.865 unit, dengan 61.795 rusak ringan, 38.709 rusak sedang, dan 44.365 rusak berat. Dari 22 kabupaten/kota, 18 wilayah terdampak.
Tito juga menyoroti tingginya jumlah desa terdampak di Aceh, termasuk 21 desa yang dinyatakan hilang akibat longsor dan banjir.
“Sedangkan desa yang hilang karena longsor atau karena banjir, terbawa arus, Aceh memang yang terbanyak, 21 desa atau Gampong yang hilang,” katanya.
Selain kerusakan fisik, Aceh masih menghadapi persoalan pembersihan lumpur, perbaikan akses jalan, normalisasi sungai, serta pemulihan ekonomi.
“Pasar-pasar, rusak berat 11, sedang 11, 9 rusak ringan. Yang rusak berat itu di mana saja, ini. Artinya sama sekali enggak, enggak bisa dipakai, rusak berat ini. Inilah, terutama karena lumpur. Lumpur memang jadi masalah nomor satu di sana,” ujarnya
“Kemudian listrik, ada beberapa tempat yang perlu mendapat perhatian: Kabupaten Nagan Raya, kemudian Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Tamiang, Bener Meriah. Itu yang perlu mendapat perhatian,” Tambahnya
Ia menambahkan, pemulihan Aceh membutuhkan tambahan personel, alat berat, serta diskresi kebijakan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
