Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pemulihan pascabencana di Aceh membutuhkan kerja keras luar biasa dari seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera saat Rapat Koordinasi di Kantor Kemendagri, Kamis (15/1).
Tito memaparkan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang masih sangat terdampak akibat bencana. Bahkan, sejumlah kantor pemerintahan belum bisa beroperasi secara optimal.
“Kantor bupatinya saja hanya lantai dua. Lantai satunya masih tumpuk-tumpukan bekas lumpur hampir 2 meter setengah. Kepala dinasnya, kantor kedinasannya, satu pun belum beroperasi maksimal,” ujarnya.
Selain pemerintahan daerah, Tito menyoroti masih banyaknya desa di Aceh yang belum kembali berfungsi. Ia menyebut jumlah desa terdampak di Aceh jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain di Sumatera.
“Ada 1.555 desa yang belum beroperasi. Berapa? Kemudian, ya ini, 1.455. Beda jauh dengan Sumut 64, Sumbar 45. Ini faktanya,” ungkap Tito.
Di sektor kesehatan, Tito mengatakan seluruh fasilitas kesehatan di Aceh sudah beroperasi, meski belum maksimal. Sejumlah peralatan medis dilaporkan mengalami kerusakan.
“Ada yang MRI-nya, CT Scan-nya, ada yang rusak, ya. Kemudian juga ada yang kamar pendingin jenazahnya enggak dingin,” kata dia.
Tito juga mengungkapkan dampak besar bencana terhadap sarana pendidikan, infrastruktur jalan, pasar, rumah ibadah, hingga jaringan listrik dan air bersih di berbagai wilayah Aceh.
“PDAM juga ada beberapa yang masalah: Aceh Tenggara, Aceh Pidie, Singkil, kemudian Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Yang lainnya relatif bagus,” jelasnya
Menurutnya, pemulihan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
“Ini perlu kita kerja keras luar-luar biasa, baik yang di lowland (dataran rendah) maupun yang di highland (dataran tinggi). Apalagi kalau seandainya ada hujan tambahan,” ujarnya.
Ia turut menekankan pentingnya percepatan pembersihan lumpur di permukiman dan fasilitas umum, terutama di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
“Kerjanya ya melawan lumpur, perangnya lawan lumpur. Untuk itu sepatu bot, perlengkapan peperangan, cangkul, sekop, alat dorong, ekskavator, dump truck itu jadi kunci,” tegas Tito.
Selain infrastruktur, Tito juga menyoroti dampak bencana terhadap kondisi ekonomi dan inflasi di Aceh yang mengalami lonjakan signifikan.
“Aceh menempati urusan satu, 6,70% harga-harga barang naik. Sumbar nomor dua, 5,15% naik. Sumatera Utara nomor tiga, 4,66%,” katanya.
Menurut Tito, kebangkitan ekonomi dan pemulihan daya beli masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi berjalan efektif dan pengungsi bisa segera kembali ke rumah masing-masing.
“Pemulihan akan terjadi ketika mereka sudah kembali, sudah berusaha, rumahnya sudah bisa dikerjakan, tinggal di rumah atau tinggal di huntara ya, itu adalah salah satu simbol pemulihan,” tutup Tito.
