HARIAN FAJAR, TAKALAR – Untuk pertama kalinya pemerintah Kabupaten Takalar menggulirkan pembentukan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI) hingga menjangkau kecamatan, kelurahan, dan desa.
Langkah ini menurut pemerintah adalah menandai keseriusan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan di sektor informal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembentukan PERISAI yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jl Jenderal Sudirman, Kamis, 15 Januari.
Rapat itu menjadi tonggak awal penguatan pelaksanaan program strategis nasional jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye membuka langsung kegiatan itu. Daeng Manye menegaskan bahwa PERISAI bukan sekadar program administratif, melainkan wujud tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat.
“Ini adalah program strategis nasional. Tidak boleh berhenti di tingkat kabupaten, tapi harus benar-benar berjalan sampai ke desa,” kata Daeng Manye di hadapan para camat dan kepala desa.
Menurutnya, sasaran utama PERISAI adalah pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor informal. Melalui skema jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS, negara hadir memberikan rasa aman ketika risiko kerja terjadi.
“Kita ingin masyarakat kita, kalau terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, ada santunan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil.
Daeng Manye juga menjelaskan bahwa dirinya menempatkan camat dan kepala desa sebagai ujung tombak pelaksanaan PERISAI.
Aparatur wilayah dinilai paling memahami kondisi masyarakat sekaligus memiliki peran strategis menjangkau pekerja rentan di akar rumput. Ia juga menuturkan dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini sesuai ketentuan yang berlaku.
“Gunakan dana desa yang ada, karena sudah ada aturannya,” kata dia.
Ia pun berharap rapat koordinasi ini tidak berhenti pada tataran konsep. Ia menargetkan adanya perubahan signifikan dalam perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Takalar setelah pembentukan PERISAI.
“Saya berharap sepulang dari sini, sudah ada gambaran dan rencana aksi nyata di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, Afandi, menegaskan kesiapan lembaganya mendukung penuh Pemkab Takalar. Kehadiran BPJS, kata dia, merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya terkait peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan hanya sebagai lembaga pemberi santunan, tetapi sebagai instrumen negara untuk mencegah munculnya kemiskinan baru,” ujar Afandi. Ia memastikan BPJS siap memberikan pendampingan teknis hingga tingkat desa, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan program.
Rapat koordinasi ini dihadiri Sekretaris Daerah Takalar, jajaran organisasi perangkat daerah, para camat, kepala desa, lurah, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Takalar berharap, melalui pembentukan PERISAI, perlindungan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat Takalar. (mgs)
