Jakarta, VIVA – Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, buka suara soal aksi protes kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Dia menjelaskan, selain soal kesejahteraan para pekerja, masalah upah sebenarnya juga terkait dengan daya saing Indonesia di mata investor lokal maupun asing.
"Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Januari 2026.
- [Mohammad Yudha Prasetya]
"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” ujarnya.
Meskipun di satu sisi UMP sangat penting bagi kalangan pekerja, namun di sisi lain dunia usaha juga berkewajiban menjaga keberlangsungan usaha dan investasi.
"Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain," kata Anindya.
Terlebih, saat ini Kadin diakui Anindya juga masih terus memikirkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, supaya bisa tumbuh lebih banyak dan mampu menyerap tenaga kerja.
"Jadi memang kita salah satu fokus dari Kadin menciptakan lapangan kerja, dan tentunya di dalamnya mempertahankan lapangan kerja,” ujar Anindya.
Menurutnya, salah satu syarat agar hal tersebut bisa tercapai adalah peningkatan produktivitas serta daya saing nasional, seiring dengan aspek upah minimum yang juga harus menyejahterakan para pekerja tersebut.
“Karenanya, kita mesti kompetitif dan apapun itu mesti ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas,” ujarnya.
