Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera tidak hanya memicu kerusakan bangunan dan korban jiwa. Tetapi berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Cak Imin menyebut, angka kemiskinan meningkat imbas banyak warga terdampak bencana. Sebagian besar warga kehilangan pekerjaan utamanya mereka yang bertani karena lahan rusak.
"Jumlah angka kemiskinan akan semakin meningkat. Kontribusi bencana Sumatera kepada kemiskinan di tingkat nasional 0,49% diperkirakan. Kemiskinan ekstrem akan meningkat 0,20%," kata Cak Imin dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana Sumatera di Jakarta, Kamis (15/1).
Rapat dipimpin Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur AHY hingga Menteri PU Dody Hanggodo hadir dalam rapat.
Ketua Umum PKB ini menekankan agar masalah kemiskinan baru di Sumatera harus segera ditangani. Ia menekankan pentingnya segera mengkonsolidasikan seluruh data-data, terutama data yang sudah jelas.
"Dan data ini perlu ditindaklanjuti dengan dua aspek. Aspek yang pertama, segera menangani kemiskinan baru di Sumatera. Yang kedua, yang agak mengkhawatirkan adalah turun secara drastis jumlah kelas menengah," kata Cak Imin.
Pratikno Tekankan Bantuan Buat Korban Bencana Sumatera Harus Tepat Sasaran
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan, penanganan rehabilitasi, dan rekonstruksi, pascabencana di wilayah Sumatera harus berbasis kebutuhan riil masyarakat terdampak.
Pratikno menekankan, seluruh intervensi pemerintah wajib merujuk pada data yang akurat agar bantuan tidak meleset dari kebutuhan di lapangan.
Pratikno menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ini akan terkait juga dengan mengacu pada pedoman strategis yang dirumuskan oleh Tim Pengarah, merujuk pada data tunggal, memastikan akurasi bagi intervensi—jangan sampai tidak tepat dengan kebutuhan masyarakat—ini agar membuat partisipasi yang bermakna supaya antara kebutuhan dengan yang dibangun oleh pemerintah itu sesuai,” kata Pratikno saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
Pratikno yang juga Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ini menambahkan, Satgas memiliki tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Tim Pengarah diwajibkan melaporkan perkembangan kepada Presiden secara berkala.
"Sehingga nanti misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan Bu Kepala BPS supaya intervensinya akurat, akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal, " jelasnya.
Pratikno menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagai rujukan utama program di lapangan, termasuk dalam penentuan anggaran yang bersumber dari APBN maupun sumber lain yang sah.
AHY: Butuh Rp 8,2 T Perbaiki 238.783 Rumah Rusak Terdampak Bencana Sumatera
Sebanyak 238.783 rumah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1).
“Dan dikalkulasi per hari ini dapat kami laporkan, nanti bisa dilengkapi oleh Kementerian PKP, total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit,” ungkap Agus.
Dari jumlah tersebut, kerusakan terbanyak terjadi di Provinsi Aceh dengan total 208.693 unit rumah terdampak. Sementara di Sumatera Utara tercatat sebanyak 24.294 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit.
Pemerintah juga memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak mencapai sekitar Rp 8,2 triliun.
“Dari ini semua, tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini Rp 8,2 triliun,” ujarnya.
Tito Paparkan Progres Pemulihan Pascabencana Banjir-Longsor Sumatera
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Tito menyebut, bencana yang melanda ketiga wilayah tersebut telah menimbulkan dampak besar, baik korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga gangguan ekonomi masyarakat.
“Bahwa bencana yang ada di Sumatera ini menyangkut tiga provinsi, hidrometeorologi, ini telah menimbulkan sejumlah kerugian, dampak kepada masyarakat. Setidaknya yang kita catat per 14 Januari 2025 yang hilang 141 orang. Semula total pengungsi 2 juta lebih, sekarang sudah menjadi 131,5 ribu,” kata Tito Karnavian saat rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Kamis (15/1).
Tito menyebutkan, bencana tersebut berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, termasuk kerusakan rumah, fasilitas umum, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, hingga rumah ibadah.
Total rumah rusak tercatat mencapai 175.050 unit, dengan rincian rusak ringan 75.653 rumah, rusak sedang 45.085 rumah, dan rusak berat 53.412 rumah.
“Rumah yang rusak total 14 Januari 175.050. Yang ringan itu 75.653. Dan kemudian yang rusak sedang 45.085 dan rumah yang rusak berat 53.412,” ujarnya.
Tito Minta TNI/Polri dan Sekolah Kedinasan Tambah Personel ke Aceh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong TNI, Polri, hingga sekolah kedinasan untuk menambah personel sekaligus melengkapi peralatan dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya Aceh.
Hal itu disampaikan Tito dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
“Untuk pemerintahan kabupaten, semuanya lancar kecuali Aceh Tamiang. Aceh Tamiang kemarin betul-betul down. Baik kantornya, dinasnya. Tapi setelah kemudian dikirimkan banyak sekali kekuatan di sana, mulai dari TNI/Polri yang pertama, IPDN 1.100 lebih, kemudian dari KementerianKum, PoltekKum 500 ngirim, dan kemarin itu mengirimkan 1.142 dari Kementerian KKP,” jelasnya
Ia menambahkan, penguatan personel masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Salah satunya melalui kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) dari akademi TNI dan Polri.
“Minggu depan saya dengar akan ada Latsitarda dari akademi TNI/Polri, 2.000 total. Sebagian besar tumpahnya ke, ke apa namanya itu, Tamiang. Kemudian ke Aceh Timur, Aceh Utara, dan di Pidie. Daerah-daerah lumpur semua itu. Akan bergerak mereka door to door,” ujarnya
Tito juga membuka peluang bagi sekolah kedinasan lainnya untuk ikut mengirimkan personel ke daerah terdampak, mengingat kebutuhan tenaga di lapangan masih sangat besar.
Pratikno: Pemulihan Masjid-Musala di Sumatera Jadi Mendesak Jelang Ramadhan
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menilai percepatan rehabilitasi pascabencana di sektor keagamaan menjadi sangat mendesak, seiring semakin dekatnya bulan Ramadhan.
Hal tersebut disampaikan Pratikno saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1).
Pratikno mengatakan, pemulihan infrastruktur keagamaan seperti masjid dan musala yang rusak harus menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan perlengkapan ibadah bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
“Kemudian selain itu adalah hal lain adalah sektor keagamaan. Ini menjadi penting sekali karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan. Percepatan infrastruktur di masjid-masjid yang rusak ya, musala dan lain-lain. Kemudian bantuan untuk perlengkapan ibadah,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan memiliki urgensi yang medesak.
