REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi Hubungan Internasional Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof Dewi Fortuna Anwar menilai, penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS) bukan sekadar persoalan hukum atau hubungan bilateral. Menurut dia, tindakan itu menjadi tanda saat ini terjadi krisis serius dalam tatanan dunia.
Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menilai, kasus di Venezuela mencerminkan perubahan mendasar sikap AS. Dia menyebut, AS yang selama ini dikenal sebagai penjaga tatanan internasional berubah menjadi kekuatan yang secara terbuka mengabaikan hukum internasional.
- Trump Incar Minyak Venezuela dan Mineral Greenland di Tengah Krisis Iklim
- Megawati Kecam AS Tangkap Presiden Venezuela: Bentuk Imperialisme Modern
- Usai 'Menculik' Maduro, Kini Donald Trump Mengeklaim Jadi Presiden Sementara Venezuela
"Ini bukan lagi soal Venezuela. Ini soal runtuhnya liberal international order," kata dia dalam diskusi 'Dampak Keamanan dan Geo Politik Global, Sikap Amerika Terhadap Venezuela' secara daring di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dewi menjelaskan, sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia internasional dibangun di atas tatanan liberal. Dia menyebutkan, terdapat empat pilar utama tatanan itu, yakni penghormatan terhadap hukum internasional, penguatan institusi multilateral, ekonomi terbuka, serta promosi demokrasi dan hak asasi manusia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut dia, AS selama ini menjadi aktor utama sekaligus donatur terbesar dari sistem tersebut. Namun, krisis terhadap tatanan itu justru bermula dari negeri Paman Sam sendiri.
Dewi menuding, krisis sudah dimulai sejak pemerintahan Donald John Trump periode pertama, ketika AS mulai menarik diri dari berbagai komitmen global. Sebaliknya, negara adikuasa tersebut justru melemahkan institusi multilateral, memicu perang dagang, hingga merusak prinsip ekonomi terbuka.
"Pada Trump 2.0, dengan ideologi Make America Great Again, ini menjadi semakin ekstrem dan semakin radikal. Penghormatan terhadap hukum internasional itu secara terang-terangan diabaikan dan tidak lagi dengan alasan-alasan yang dulu masih dibungkus," kata Dewi.
Dia merasa, dalam intervensi yang dilakukan AS sebelumnya, kerap dibalut alasan ideologis, seperti saat terjadinya perang dingin dan invasi ke Timur Tengah. Alhasil, ketika itu AS masih mendapatkan dukungan dari negara sekutu. Namun, dalih ideologis itu tidak lagi nampak dalam tindakan Amerika terhadap Venezuela.
Dewi mengakui, narasi awal penangkapan Nicolas Maduro adalah karena tuduhan perdagangan narkotika. Namun, Trump secara terbuka menyatakan keinginan menguasai sumber daya minyak Venezuela. "Jadi sudah sangat blatan, sangat naked power grab," ujar Dewi geram.
Selain itu, ia menilai, sikap Trump mengingatkan dunia pada praktik politik abad ke-16 hingga ke-19. Ketika itu, negara-negara besar merasa berhak menguasai sumber daya negara lain tanpa mempedulikan hukum internasional.
Kekhawatiran global kian membesar karena kebijakan serupa tidak hanya diarahkan kepada negara yang dianggap berseberangan, melainkan juga kepada sekutu Amerika sendiri. Ancaman terhadap Greenland, yang merupakan wilayah Denmark sekaligus anggota NATO, serta tekanan terhadap Kanada dan Ukraina, menunjukkan AS hari ini tidak lagi membedakan kawan dan lawan.
"Presiden Trump sudah tidak lagi peduli siapa kawan, siapa lawan. Semuanya diancam," ucap Dewi. Dia melanjutkan, dampak sikap AS itu membuat negara Eropa mulai khawatir dan meragukan komitmen dalam NATO.
