DI RUMAH makan Padang, pelanggan terbiasa memilih lauk sesuai selera. Ada yang menjatuhkan pilihan pada rendang, ayam pop, atau sekadar telur dan sambal.
Tidak ada pilihan yang lebih benar dari yang lain. Setiap pilihan mencerminkan preferensi—dan justru di situlah letak kepuasan pelanggan.
Bayangkan jika aturan itu diubah. Demi alasan efisiensi, pengelola rumah makan memutuskan hanya menyediakan satu menu untuk semua orang.
Operasional dapur memang menjadi lebih sederhana dan biaya bisa ditekan. Namun, pada saat yang sama, ruang ekspresi pelanggan ikut dikorbankan.
Analogi ini relevan untuk membaca wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Persoalannya bukan semata soal mekanisme pemilihan, melainkan soal bagaimana negara membaca dan merespons preferensi politik warganya.
Apakah kehendak publik ditangkap secara langsung atau digantikan oleh keputusan elite melalui jalur perantara.
Baca juga: Pilkada oleh DPRD: Melihat Konsistensi Pragmatis Partai
Dalam Pilkada langsung, suara rakyat berfungsi sebagai mekanisme agregasi preferensi. Prosesnya memang mahal, tidak selalu rapi, dan sering melelahkan.
Namun, dari situ muncul sinyal politik yang relatif jelas: siapa yang didukung, seberapa kuat legitimasi seorang pemimpin, dan isu apa yang benar-benar dianggap penting oleh pemilih.
Dalam teori demokrasi, mekanisme ini bukan pelengkap, melainkan fondasi.
Robert A. Dahl menempatkan partisipasi luas dan kompetisi yang bermakna sebagai pilar demokrasi modern. Pemilihan langsung memungkinkan warga tidak hanya memilih individu, tetapi juga mengirimkan pesan politik yang tegas tentang arah kebijakan yang mereka kehendaki.
Ketika Pilkada dialihkan ke DPRD, sinyal tersebut melemah. Preferensi publik tidak sepenuhnya hilang, tetapi mengalami distorsi karena harus melewati penyaringan elite politik.
Relasi langsung antara pemilih dan pemimpin terputus, digantikan oleh mekanisme representasi yang sarat kalkulasi kepentingan internal.
Pilkada langsung juga berfungsi sebagai jalur regenerasi kepemimpinan nasional—fungsi yang kerap luput dari perdebatan.
Selama dua dekade terakhir, banyak tokoh nasional lahir dari kontestasi lokal. Jabatan kepala daerah menjadi ruang uji kepemimpinan sebelum seseorang melangkah ke panggung yang lebih besar.
