Kala Upaya Mendongkrak Literasi Terganjal Efisiensi

Akses literasi merupakan kebutuhan dasar yang semestinya menjadi prioritas pemerintah. Literasi menjadi fondasi dalam memajukan peradaban bangsa. Jadi, tidak mengherankan membaca buku diibaratkan sebagai membuka jendela dunia.

Sejumlah riset dan survei mengungkapkan rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Namun, tidak sedikit yang menentang hal ini. Persoalan mendasar bukanlah karena kemalasan membaca, melainkan terbatasnya akses bacaan. Buku-buku bermutu sulit didapat. Harganya pun relatif mahal.

Di tengah tantangan itu, upaya menumbuhkan budaya membaca terus dilakukan oleh berbagai pihak. Buku-buku dikirim ke sejumlah daerah. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga komunitas yang setia menyalakan pijar literasi hingga pelosok negeri.

Akan tetapi, upaya tersebut terancam terganjal oleh efisiensi anggaran pemerintah. Salah satu lembaga yang terdampak kebijakan efisiensi ini adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Anggaran Perpusnas tahun ini Rp 377,9 miliar. Jumlah itu menurun hampir 50 persen dibandingkan dengan anggaran 2025.

Saat rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR, di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Kepala Perpusnas Endang Aminudin Aziz mengatakan, keterbatasan anggaran akan berdampak signifikan terhadap beberapa program kerja di lembaga itu.

”Kami biasanya memberikan bantuan 1.000 buku untuk satu (perpustakaan) desa dan 1.000 buku untuk satu TBM (taman bacaan masyarakat). Kali ini kami tidak bisa lagi melakukan itu,” ujarnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Perpusnas juga rutin mengirimkan buku ke sejumlah rumah ibadah. Program ini pun terancam berhenti karena keterbatasan anggaran. Padahal, mengirimkan buku ke perpustakaan desa dan rumah ibadah merupakan salah satu cara mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat.

Efisiensi anggaran turut menyebabkan tertundanya program peningkatan budaya baca serta penguatan kecakapan literasi warga. Sebagai contoh, sejak dua dekade lalu, Perpusnas menunjuk beberapa tokoh sebagai Duta Baca Indonesia, yakni Tantowi Yahya (2006-2010), Andi F Noya (2011-2015), Najwa Shihab (2016-2020), dan Heri Hendrayana Harris atau Gol A Gong (2021-2025).

”Kalau selama ini ada program termasuk Duta Baca Indonesia yang datang ke berbagai tempat untuk kampanye membaca, sekarang tidak ada lagi. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi (membaca) anak-anak di kampung, pusat keramaian, untuk peningkatan kecakapan literasi sudah tidak ada lagi,” katanya.

Kebijakan efisiensi anggaran yang mengganjal upaya mendongkrak literasi menjadi anomali di tengah tumbuh suburnya komunitas baca di kalangan generasi muda.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan program peningkatan literasi masyarakat, Perpusnas mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Penambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 644,68 miliar untuk mendukung sejumlah program prioritas.

Tahun ini Perpusnas menetapkan beberapa program prioritas, di antaranya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kuliah kerja nyata (KKN) tematik literasi, dan pelatihan kepustakawanan. Ada juga program alih wahana naskah kuno Nusantara, alih media bahan perpustakaan, serta sukarelawan literasi masyarakat.

”Kiranya ada sinyal bagus untuk penambahan anggaran ini. Komisi X DPR sudah menyatakan dukungan penambahan anggaran tersebut,” kata Aminudin.

Selain mendukung pengusulan penambahan anggaran itu, Komisi X DPR memberikan sejumlah catatan kepada Perpusnas. Catatannya beragam, mulai dari memperkuat peran Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat, memperluas akses literasi secara digital, hingga mencari solusi inovatif di tengah keterbatasan anggaran.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P, Bonnie Triyana, mengatakan, meski saat ini sedang dilakukan efisiensi anggaran, layanan publik dasar seperti literasi tak boleh terganggu. ”Kalau misalnya anggarannya dihemat, bisa dicari caranya. Bahasanya bagaimana fighting spirit (semangat juang) Perpusnas mencari solusi inovatif dengan keterbatasan anggaran ini,” ujarnya.

Bonnie juga menyoroti belum meratanya akses bacaan dan layanan perpustakaan di Indonesia. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki perpustakaan daerah. Peran Perpusnas sangat dibutuhkan untuk membantu perpustakaan daerah meningkatkan layanannya.

”Masih ada 19 kabupaten/kota dan lima provinsi belum memiliki perpustakaan. Mohon perpustakaan di daerah diperhatikan, dibimbing, didampingi paling tidak dalam hal-hal standar,” ucapnya.

Duta Baca Indonesia 2021-2025, Gol A Gong, menyampaikan, keberadaan duta baca Indonesia sangat dibutuhkan sebagai figur untuk mengajak masyarakat membudayakan membaca. Apalagi, duta baca diberikan keleluasaan dalam memutuskan hal-hal strategis di lapangan demi mengoptimalkan gerakan literasi masyarakat.

”Duta baca Indonesia harus dekat dengan masyarakat, hobi membaca, hobi menulis, dan punya komunitas membaca. Dia bisa memutuskan langsung tanpa menunggu arahan,” kata penulis novel Balada Si Roy tersebut.

Kebijakan efisiensi anggaran yang mengganjal upaya mendongkrak literasi jadi anomali di tengah tumbuh suburnya komunitas baca di kalangan generasi muda. Keberpihakan pemerintah pada literasi patut dinanti. Selain itu, kita juga perlu mengajukan pertanyaan untuk menggugahnya. Adakah negara yang maju peradabannya tanpa masyarakat gemar membaca?