Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali mencuat di Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan darurat pada Kamis (15/1), kedua negara saling melontarkan tudingan terkait penanganan protes besar-besaran di Iran yang menelan ribuan korban jiwa.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump membuka seluruh opsi untuk merespons tindakan keras aparat Iran terhadap demonstran. Seperti diketahui, gelombang protes terjadi di Iran sejak bulan lalu dengan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 2.500 orang.
Gelombang demonstrasi awalnya dipicu kemarahan publik atas lonjakan harga dan memburuknya perekonomian. Belakangan, keresahan itu tak lagi terbatas pada isu ekonomi, melainkan berkembang menjadi kritik dan penentangan terang-terangan rezim ulama yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Dalam sidang PBB, seperti dilansir dari AP News, Jumat (16/1), AS juga mendatangkan dua pembangkang Iran, Masih Alinejad dan Ahmad Batebi, yang membeberkan dugaan pelanggaran HAM berat rezim Teheran. Alinejad mengungkap upaya pembunuhan terhadap dirinya di AS, sementara Batebi menceritakan penyiksaan yang dialaminya selama ditahan di Iran.
Di sisi lain, Wakil Duta Besar Iran untuk PBB Hossein Darzi menuding AS di bawah Trump terlibat langsung dalam memicu kerusuhan dan menggunakan isu kemanusiaan sebagai dalih untuk menciptakan destabilisasi politik serta membuka jalan bagi intervensi militer.
Kekhawatiran atas potensi konflik terbuka juga disampaikan sejumlah negara Timur Tengah. Pejabat dari Mesir, Oman, Arab Saudi, dan Qatar dilaporkan memperingatkan Gedung Putih bahwa aksi militer AS terhadap Iran berisiko mengguncang ekonomi global dan memperburuk instabilitas kawasan.
Di tengah perdebatan tersebut, Rusia menjadi satu-satunya anggota Dewan Keamanan yang membela langkah Iran dan menyerukan agar AS setop campur tangan.
