Penulis: Fityan
TVRINews - Aceh Utara
Pemerintah terapkan skema padat karya berbayar dan siapkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun.
(Mentan Amran bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi di Aceh Utara (Foto: Instagram @a.amran_sulaiman))
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan percepatan rehabilitasi lahan persawahan di Kabupaten Aceh Utara guna menjaga stabilitas pangan nasional pascabencana banjir dan tanah longsor.
Dalam kunjungan kerja ke Gampong Pinto Makmur pada Kamis 15 Januari 2026, pemerintah memperkenalkan model pemulihan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk membangkitkan kembali sektor agraris di wilayah tersebut.
Program Padat Karya: Solusi Ekonomi Petani
Berbeda dengan proyek konstruksi konvensional, pemulihan infrastruktur pertanian kali ini menggunakan skema swakelola.
Amran menegaskan bahwa petani yang lahannya terdampak akan dilibatkan langsung dalam proses perbaikan dan berhak menerima upah harian dari pemerintah pusat.
(Mentan Amran Memastikan Stok Pangan Warga terdampak Aman (Foto: Instagram @a.amran_sulaiman))
"Langkah padat karya ini memastikan warga yang sawahnya rusak dapat memperbaikinya sendiri namun tetap memiliki penghasilan. Ini adalah instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan keluarga petani tetap tercukupi di masa pemulihan," ujar Mentan Amran.
Selain kompensasi upah, pemerintah pusat berkomitmen memberikan bantuan sarana produksi secara cuma-cuma, mulai dari benih gratis hingga bantuan pengolahan tanah dan normalisasi irigasi.
Dukungan Legislatif dan Eskalasi Anggaran
Upaya pemulihan ini mendapat dukungan penuh dari parlemen. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, yang turut meninjau lokasi, menyatakan kesiapan lembaga legislatif untuk menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk memulihkan sektor pertanian dan peternakan di tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
(Foto: Instagram @a.amran_sulaiman)
"Selama peruntukannya demi kepentingan warga di daerah bencana, kami di Komisi IV tentu memberikan persetujuan (ACC). Kami akan mengawal prosesnya sesuai prosedur anggaran yang berlaku agar bantuan ini segera dirasakan manfaatnya," jelas Siti Hediati di lokasi ground breaking.
Di tengah proses rehabilitasi yang ditargetkan rampung dalam tiga bulan, pemerintah memastikan bahwa stok pangan nasional tetap berada pada level aman.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, yang turut hadir dalam rombongan, mengonfirmasi ketersediaan cadangan beras nasional.
Menteri Amran menambahkan bahwa saat ini stok pangan mencapai 3,2 juta ton, yang dinilai mencukupi untuk kebutuhan nasional hingga enam bulan ke depan.
Dengan penguatan di jalur distribusi dan percepatan tanam kembali, gangguan suplai di wilayah Sumatera diprediksi dapat diminimalisir secara signifikan.
Editor: Redaksi TVRINews
