Jakarta (ANTARA) - Partai Gema Bangsa secara resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru untuk menjadi wadah perjuangan politik yang menjunjung tinggi nilai integritas, keadilan sosial, dan kemajuan bangsa
"Deklarasi ini juga menandai sebuah Gerakan Mandiri Bangsa, yaitu gerakan politik yang bertujuan mewujudkan Indonesia Mandiri, berdaulat dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan pembangunan nasional," kata Ketua Panitia Deklarasi Partai Gema Bangsa Joko Nugroho dalam konferensi pers pradeklarasi di Jakarta, Jumat.
Kegiatan deklarasi resmi Partai Gema Bangsa dijadwalkan akan digelar di Jakarta pada Sabtu (17/1).
Deklarasi tersebut juga menandai satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa dalam membangun struktur kelembagaan partai yang telah terbentuk secara penuh di seluruh Indonesia, yakni 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota.
Pendiri dan para inisiator Partai Gema Bangsa sebelumnya meluncurkan partai tersebut pada 17 Januari 2025. Setahun berselang, jajaran partai menyatakan kesiapan untuk berkiprah dalam dinamika politik nasional.
Partai Gema Bangsa menetapkan tiga visi utama sebagai pedoman perjuangan politik, yakni Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Visi Indonesia Mandiri dimaknai sebagai upaya mewujudkan bangsa yang tidak bergantung pada kekuatan asing, mampu mengelola sumber daya sendiri, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan negara.
"Kemandirian tersebut mencakup kemandirian ekonomi dan politik, di mana petani, nelayan, serta pelaku UMKM berdaulat atas sumber penghidupan dan pasar, serta kebijakan nasional berpihak pada kepentingan rakyat," kata Joko.
Sementara itu, visi Desentralisasi Politik menekankan pentingnya membangun demokrasi dari daerah secara desentralistik, egaliter, dan inklusif.
Partai Gema Bangsa menilai demokrasi yang kuat tidak dapat dibangun secara sentralistik dan elitis, melainkan melalui pemberian kewenangan politik kepada pimpinan partai di daerah untuk melahirkan kepemimpinan lokal yang memahami karakter wilayah masing-masing.
Adapun visi Indonesia Reborn dimaknai sebagai upaya pembaruan tata kelola politik dan pembangunan nasional. Partai Gema Bangsa menilai Indonesia perlu meninggalkan pola lama yang tidak relevan dan membangun politik yang bermoral, kekuasaan yang melayani, pembangunan berkelanjutan, serta memberikan ruang lebih besar bagi generasi muda sebagai pelaku perubahan.
Deklarasi tersebut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan 38 DPW dan 514 DPD, serta tamu undangan dari berbagai kalangan, antara lain pejabat negara, tokoh publik, pimpinan partai politik, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan buruh.
Dengan deklarasi ini, Partai Gema Bangsa menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Deklarasi ini juga menandai sebuah Gerakan Mandiri Bangsa, yaitu gerakan politik yang bertujuan mewujudkan Indonesia Mandiri, berdaulat dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan pembangunan nasional," kata Ketua Panitia Deklarasi Partai Gema Bangsa Joko Nugroho dalam konferensi pers pradeklarasi di Jakarta, Jumat.
Kegiatan deklarasi resmi Partai Gema Bangsa dijadwalkan akan digelar di Jakarta pada Sabtu (17/1).
Deklarasi tersebut juga menandai satu tahun perjalanan Partai Gema Bangsa dalam membangun struktur kelembagaan partai yang telah terbentuk secara penuh di seluruh Indonesia, yakni 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota.
Pendiri dan para inisiator Partai Gema Bangsa sebelumnya meluncurkan partai tersebut pada 17 Januari 2025. Setahun berselang, jajaran partai menyatakan kesiapan untuk berkiprah dalam dinamika politik nasional.
Partai Gema Bangsa menetapkan tiga visi utama sebagai pedoman perjuangan politik, yakni Indonesia Mandiri, Desentralisasi Politik, dan Indonesia Reborn.
Visi Indonesia Mandiri dimaknai sebagai upaya mewujudkan bangsa yang tidak bergantung pada kekuatan asing, mampu mengelola sumber daya sendiri, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai pusat kebijakan negara.
"Kemandirian tersebut mencakup kemandirian ekonomi dan politik, di mana petani, nelayan, serta pelaku UMKM berdaulat atas sumber penghidupan dan pasar, serta kebijakan nasional berpihak pada kepentingan rakyat," kata Joko.
Sementara itu, visi Desentralisasi Politik menekankan pentingnya membangun demokrasi dari daerah secara desentralistik, egaliter, dan inklusif.
Partai Gema Bangsa menilai demokrasi yang kuat tidak dapat dibangun secara sentralistik dan elitis, melainkan melalui pemberian kewenangan politik kepada pimpinan partai di daerah untuk melahirkan kepemimpinan lokal yang memahami karakter wilayah masing-masing.
Adapun visi Indonesia Reborn dimaknai sebagai upaya pembaruan tata kelola politik dan pembangunan nasional. Partai Gema Bangsa menilai Indonesia perlu meninggalkan pola lama yang tidak relevan dan membangun politik yang bermoral, kekuasaan yang melayani, pembangunan berkelanjutan, serta memberikan ruang lebih besar bagi generasi muda sebagai pelaku perubahan.
Deklarasi tersebut dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat, perwakilan 38 DPW dan 514 DPD, serta tamu undangan dari berbagai kalangan, antara lain pejabat negara, tokoh publik, pimpinan partai politik, akademisi, mahasiswa, petani, nelayan, dan buruh.
Dengan deklarasi ini, Partai Gema Bangsa menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
