Remunerasi Telat Dibayar, Pegawai RSUD Kota Bekasi Terpaksa Pinjol

BEKASI, KOMPAS.com – Sejumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmajid (CAM) Kota Bekasi mengeluhkan keterlambatan pembayaran remunerasi mereka.

Keterlambatan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan beban utang operasional rumah sakit yang mencapai sekitar Rp 70 miliar.

Firman (bukan nama sebenarnya), salah satu pegawai RSUD Kota Bekasi, mengatakan hingga Januari 2026 masih terdapat beberapa bulan remunerasi yang belum dibayarkan secara penuh.

Baca juga: Polisi Tangkap 2 Pria yang Masturbasi di Bus TransJakarta

Kondisi ini, menurut dia, diperparah dengan adanya kebijakan pemangkasan pendapatan yang dinilai tidak rasional.

“Dampak utang yang dibuat RSUD ini berakibat ke kami. Menurut saya pemangkasan ini tidak rasional. Yang punya utang siapa, yang dibebankan siapa,” ujar Firman kepada Kompas.com, Jumat (16/1/2026).

Firman mengungkapkan, kebijakan rasionalisasi pendapatan telah berlangsung sejak November 2025. Sejumlah hak pendapatan pegawai pun hingga kini masih menunggak.

Akibat kondisi tersebut, sebagian pegawai mengaku terpaksa berutang, bahkan memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Remunerasi kami belum dibayar penuh. Pembayaran baru sampai bulan November, sementara sekarang sudah Januari. Akhirnya banyak yang terpaksa pinjam ke sana-sini, bahkan ada yang pinjol,” kata Firman.

Berdasarkan informasi yang diterima pegawai, keterlambatan pembayaran remunerasi diduga berkaitan dengan kondisi keuangan RSUD yang masih terbebani utang sekitar Rp 70 miliar kepada pihak ketiga.

Seiring kondisi tersebut, manajemen RSUD dikabarkan menerapkan kebijakan rasionalisasi pendapatan pegawai sejak Januari 2025.

Baca juga: RSUD Kota Bekasi Tanggung Utang Rp 70 Miliar, Manajemen Efisiensi Belanja Pegawai

“Uang transport yang biasanya Rp 1 juta, sekarang dipotong Rp 200.000 sampai Rp 300.000. Yang paling terasa itu uang jaga malam, dari Rp 62.500 sekarang hanya Rp 25.000,” ujarnya.

Firman menjelaskan, keterlambatan dan pemangkasan tersebut membuat kondisi keuangan pegawai semakin tertekan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, ia mengaku harus meminjam uang.

“Buat makan dan beli beras saja saya mikir duitnya dari mana. Mau enggak mau saya cari pinjaman. Paling kecil saya pinjam Rp 300.000,” kata dia.

Ia menyebut, rata-rata total pendapatan pegawai RSUD sekitar Rp 5,1 juta per bulan. Namun, angka tersebut masih berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi meski sebagian pegawai telah bekerja lebih dari tujuh tahun.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

“Pendapatan segitu, tapi keluarnya tidak jelas waktunya. Gaji pokok memang akhir bulan, tapi tunjangan lainnya enggak pasti,” ujarnya.