JAKARTA, iNews.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana di Sumatera.
Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa ego sektoral antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus disingkirkan demi percepatan penanganan di lapangan.
"Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap warga yang sudah lebih dari sebulan hidup tanpa hunian layak," ujar Abidin di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Berdasarkan data terakhir pemerintah, kerusakan rumah paling masif terjadi di Provinsi Aceh dengan jumlah mencapai 208.693 unit, disusul Sumatera Utara sebanyak 24.294 unit, dan Sumatera Barat 5.796 unit.
Abidin berharap data tersebut segera ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis, bukan hanya berakhir di meja rapat. Ia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan anggaran agar proses pemulihan tidak terkatung-katung.
"Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi untuk pemetaan agar dana yang digelontorkan tepat sasaran. Melihat luasnya wilayah, pasti ada hambatan lapangan yang harus disisir ulang," kata anggota DPR Dapil Jatim IX (Bojonegoro-Tuban) tersebut.
Pemulihan Mental dan Ekonomi PenyintasSelain aspek fisik, Abidin menyoroti pentingnya kecepatan pemulihan untuk membangun kembali mental para penyintas. Menurutnya, hunian tetap akan memberikan kepercayaan diri bagi warga untuk kembali hidup normal dan menggerakkan roda perekonomian lokal.
"Jika kehidupan korban pulih, tatanan sosial terbangun dan potensi negatif seperti kemiskinan serta kriminalitas pascabencana bisa dicegah," katanya.
Isu penanganan bencana Sumatera ini menjadi materi bahasan utama dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR yang berlangsung di Megamendung, Bogor, pada 16-17 Januari 2026. Sebanyak delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII turut hadir untuk merumuskan langkah pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
"Upaya rekonstruksi Sumatera memang tidak ringan. Pemerintah harus merangkul semua pihak, mulai dari swasta, akademisi, hingga masyarakat sendiri, agar proses ini berjalan efektif," kata Abidin.
Original Article
